Page 456 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 456
Judul Menaker Terbitkan Surat Edaran THR Wajib Dibayar Penuh
Nama Media armyndonews.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.armyndonews.id/menaker-terbitkan-surat-edaran-thr-
wajib-dibayar-penuh
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-12 16:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemberian THR Keagamaan merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pemberian THR
Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh
dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam masa pemulihan
ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan
ekonomi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis
dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai
sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan
neutral - Ida Fauziyah (wakil gubernur jawa timur) Perusahaan yang melakukan kesepakatan
dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga meminta gubernur dan bupati/wali
kota agar melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak
lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan
Ringkasan
Kantor Kemnaker RI Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran
(SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE yang ditandatangani pada
tanggal 12 April 2021 ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.
455
