Page 454 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 454
"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh," ujar Ida dalam konferensi pers secara virtual tentang THR Tahun 2021
di Jakarta, Senin (12/4).
Menurut Ida, pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya memenuhi
kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ida meminta agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum
hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan.
Ada pun dalam pelaksanannya, lanjut Ida, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada
pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.
Terkait jumlah besaran, Ida mengatakan, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12
bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.
Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus,
tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa
kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.
Ada pun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
"Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah
1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja,"
jelasnya.
Lebih lanjut Ida menjelaskan, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak
pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai
waktu yang ditentukan.
Menurutnya, dalam peraturan perundang-undangan, gubernur dan Bupati/Wali kota diminta
memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh
untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," jelas Ida.
Dia mengatakan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus
dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja/buruh, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagakerjaan setempat," sarannya.
453
