Page 450 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Aturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021, yakni tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
tahun 2021.

Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang dikeluarkan per 12 April 2021 dan ditujukan kepada para
kepala daerah.

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menegaskan bahwa pengusaha yang tidak
dapat membayar tunjangan hari raya (THR) 2021 baik secara penuh, atau tepat waktu karena
kondisi pandemi Covid-19, maka harus mencapai kesepakatan dengan pekerja terkait
pembayarannya.

"Kami mohon kerja sama para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR
keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata
Ida Fauziyah.

Ia juga menyampaikan bahwa diwajibkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR
agar melakukan dialog, dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan.

Hal itu disampaikan Menaker Ida dalam konferensi pers virtual Kementerian Ketenagakerjaan di
Jakarta pada Senin, 12 April 2021.

Selanjutnya Menaker Ida Fauziyah menegaskan bahwa, kesepakatan yang dicapai dengan dialog
birpartit itu harus dilaksanakan secara kekeluargaan.
Yakni disertai itikad baik dengan hasil dialog harus dibuat secara tertulis dan memuat waktu
pembayaran. Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Antara.

Tak hanya itu, melalui edaran tersebut juga mewajibkan agar pembayaran THR paling lambat
dilakukan sampai satu hari sebelum hari raya keagamaan pekerja dan buruh bersangkutan.

Ida Fauziah juga mengatakan bahwa kesepakatan itu sendiri, harus dilakukan berdasarkan
laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

"Kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan selanjutnya hasil kesepakatan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan
setempat," kata Ida Fauziyah.

Kendati demikian, dirinya juga memastikan bahwa Kemnaker sudah membentuk satuan tugas
pelayanan konsultasi dan penegakan hukum terkait pelaksanaan THR 2021.

Selain itu, Ida Fauziyah juga meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan
dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," ujar Ida Fauziyah.

Dana THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja
dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.***.

449