Page 449 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 449
Judul Menaker: Jika THR Tidak Penuh dan Tak Tepat Waktu, Perusahaan
Harus Pastikan Kesepakatan dengan Pekerja
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011761240/menaker-jika-
thr-tidak-penuh-dan-tak-tepat-waktu-perusahaan-harus-pastikan-
kesepakatan-dengan-pekerja
Jurnalis Nurul Khadijah
Tanggal 2021-04-12 16:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami mohon kerja sama para kepala daerah
untuk memastikan perusahaan membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan ini tidak menghilangkan
kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja atau buruh
dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya hasil
kesepakatan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan
Ringkasan
Terkait aturan penyaluran Dana Tunjangan Hari Raya atau THR yang seperti biasanya diberikan
oleh para perusahaan kepada pekerja atau buruh, saat menjelang perayaan Idul Fitri 2021
sehubungan dengan itu Kemnaker telah mengeluarkan Surat Edaran. Aturan tersebut
sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021, yakni
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021.
MENAKER: JIKA THR TIDAK PENUH DAN TAK TEPAT WAKTU, PERUSAHAAN HARUS
PASTIKAN KESEPAKATAN DENGAN PEKERJA
Terkait aturan penyaluran Dana Tunjangan Hari Raya atau THR yang seperti biasanya diberikan
oleh para perusahaan kepada pekerja atau buruh, saat menjelang perayaan Idul Fitri 2021
sehubungan dengan itu Kemnaker telah mengeluarkan Surat Edaran.
448
