Page 529 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 529
Ringkasan
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mendukung
skema pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) Keagamaan 2021 yang dilakukan secara penuh
dan tepat waktu. Pemberian THR Keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib
dibayarkan pengusaha kepada pekerja/buruh paling lama H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442
Hijriah tiba.
PENGUSAHA YANG TAK MAMPU BAYAR THR MINTA DIBERI RUANG NEGOSIASI
Jakarta - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani,
mendukung skema pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ) Keagamaan 2021 yang dilakukan
secara penuh dan tepat waktu.
Pemberian THR Keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan
pengusaha kepada pekerja/buruh paling lama H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tiba.
Menurut Shinta, itu merupakan keputusan tepat yang bisa disepakati oleh tiga pihak, baik dari
sisi pengusaha, pekerja/buruh maupun pemerintah.
"Sesuai kesepakatan tripartit sudah tepat. Perusahaan diharapkan untuk memenuhi kewajiban
dalam membayar THR tepat waktu secara penuh sesuai peraturan yang berlaku," kata Shinta
kepada Liputan6.com, Senin (12/4/2021).
Kendati begitu, ia meminta agar pihak pengusaha diberi kelonggaran agar bisa membuat
perundingan dengan pekerjanya jika belum bisa melunasi THR secara penuh. Sebab tidak semua
perusahaan kini telah pulih dari pandemi Covid-19 berkepanjangan.
"Namun kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya
dapat melakukan kesepakatan secara bipartit dengan pekerjanya masing masing," imbuh Shinta.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para Gubernur
di seluruh Indonesia.
"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarkat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Menaker Ida di Jakarta, pada Virtual
Konferensi Pers tentang THR Tahun 2021 di Jakarta, Senin (12/4/2021).
Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Menaker Ida meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR
Keagamaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelas Menaker Ida.
Adapun dalam pelaksanannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan
528
