Page 528 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Judul Pengusaha yang Tak Mampu Bayar THR Minta Diberi Ruang Negosiasi
Nama Media liputan6.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4530065/pengusaha-yang-tak-
mampu-bayar-thr-minta-diberi-ruang-negosiasi
Jurnalis Maulandy Rizki Bayu Kencana
Tanggal 2021-04-12 15:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Sesuai
kesepakatan tripartit sudah tepat. Perusahaan diharapkan untuk memenuhi kewajiban dalam
membayar THR tepat waktu secara penuh sesuai peraturan yang berlaku

negative - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Namun
kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dapat
melakukan kesepakatan secara bipartit dengan pekerjanya masing masing
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemberian THR Keagamaan merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pemberian THR
Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh
dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam masa pemulihan
ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarkat yang mendorong pertumbuhan
ekonomi

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis
dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai
sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perusahaan yang melakukan kesepakatan
dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan setempat

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali
kota agar melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak
lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan

527