Page 561 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

IDA FAUZIYAH BERI KABAR KURANG BAIK: MASIH ADA 103 PERUSAHAAN YANG
BELUM BAYAR THR 2020
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan berdasarkan rekapitulasi akhir
per 4 Juni 2020, pihaknya menerima 410 laporan pengaduan terkait dengan pembayaran
tunjangan hari raya (THR) Idulfitri tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 307 perusahaan sudah
selesai melalui pemeriksaan dan melakukan pembayaran THR.

"Terdapat 103 perusahaan lainnya sedang dalam proses pemeriksaan, pengawasan, dan
pemanggilan dinas untuk pelaksanaan nota pemeriksaan satu dan dua. Beberapa di antaranya
terkait permasalahan perselisihan hubungan industrial yang lagi berproses," kata Ida Fauziyah
dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 12 April.

Seperti diketahui, pemerintah mengizinkan perusahaan swasta melakukan tunda atau cicil
pembayaran THR Keagamaan pada 2020. Namun, pembayaran THR yang dicicil atau ditunda ini
tetap harus diselesaikan pada 2020.
Izin ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan
dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"Pertimbangannya pada waktu itu adalah pertimbangan kelangsungan usaha dan kebutuhan
pekerja atau buruh atas pemenuhan kebutuhan THR," tuturnya.

Sementara, pada tahun ini, pemerintah mewajibkan pengusaha membayar penuh THR pada H-
7 Hari Raya Idul Fitri. Hal itu tercantum dalam SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja
atau Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha
kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba.
Kami mohon kerja sama kepada kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR
keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,"
ucapnya.

Ida mengatakan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog
dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan
disertai itikad baik.

Menurut Ida, kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau
buruh yang berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

"Laporan keuangan 2 tahun terakhir. Kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan
membayar sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dia harus melaporkan pembicaraan bipartit
nya kepada dinas ketenagakerjaan sebelum H-7, karena kelonggaran yang diberikan hanya
sampai H-1 Hari Raya Idul Fitri," katanya.

560