Page 666 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 666
PERUSAHAAN TELAT BAYAR THR BURUH BISA KENA SANKSI HINGGA PEMBEKUAN
USAHA
- Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah memberikan ultimatum bagi perusahaan yang telat
membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan hingga H-7 Idul Fitri 2021. Yakni berupa
pemberian denda hingga sanksi administrasi bagi perusahaan bandel tersebut.
Terkait denda, perusahaan diwajibkan membayar 5 persen dari nilai THR yang harus dibayarkan
kepada pekerja atau buruh. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan "Denda 5 persen dari total THR harus di bayarkan
saat berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," ucapnya dalam acara
konferensi pers tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin (12/4).
Menaker Ida menambahkan, pembayaran denda 5 persen tersebut juga tak serta merta
menghapus kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja atau
buruh. Sehingga perusahaan tetap harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan THR.
Sedangkan terkait dengan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak membayar THR
keagamaan sesuai dengan batas waktu yang di tentukan akan merujuk peraturan pemerintah
Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan pasal 9 ayat 1 dan 2. Menaker Ida bilang, pemberian
sanksi sendiri akan dilakukan secara bertahap.
"Sanksi administratif tersebut yang pertama berupa poin a: teguran tertulis, poin b: pembatasan
kegiatan usaha, poin c: penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan poin
d: pembekuan kegiatan usaha," bebernya.
Pemberian sanksi administrasi tersebut juga tak serta merta menggugurkan kewajiban
perusahaan untuk membayarkan THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Saya kira itu ya sama," tutupnya.
Pembayaran THR Penuh Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah meminta
kepada para pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun
2021 secara tepat waktu. Menyusul pentingnya manfaat THR keagamaan bagi pemenuhan
kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
"Pemberian THR itu diberikan H- 7 sebelum pelaksanaan (Idul Fitri 1442 Hijriah)," ujarnya dalam
acara konferensi pers tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin (12/4).
Menaker Ida mengungkapkan, pemberian THR keagamaan merupakan pendapatan non upah
yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama H-7 sebelum hari
raya Idul Fitri 1442 Hijriah tiba. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016.
Oleh karena itu, dia berharap seluruh pelaku usaha di Indonesia agar kooperatif untuk memenuhi
kewajibannya terhadap buruh. Di antaranya dengan memberikan THR Keagamaan tahun ini
secara tepat waktu.
"Kami mohon kerja sama kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR
Keagamaan kepada buruh sesuai peraturan," tambahnya.
[idr] Pembayaran THR Penuh.
Halaman 1 2.
665
