Page 662 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

diberi kesempatan negosiasi dengan karyawan agar dicicil setengahnya, tapi tentu dengan
kepastian pembayaran.

APINDO BANTEN SIAP BAYAR FULL THR

"Mau tidak mau harus (dibayar THR) karena itu keputusan menteri. Tapi kita minta pertimbangan
bagi yang terdampak (COVID-19)," kata Ketua Apindo Banten Edy Mursalim melalui sambungan
telepon kepada detikcom di Serang, Senin (12/4/2021).
Kondisi pengusaha di Banten, Edy mengatakan memang ada yang terdampak COVID-19 dan
yang tidak. Mereka yang terdampak diberi kesempatan negosiasi dengan karyawan agar dicicil
setengahnya, tapi tentu dengan kepastian pembayaran.

"Bisa dicarikan jalan keluar, pertama mungkin setengah dulu, pasti ada kepastian," ucap Edy.

Namun, Apindo meminta pemerintah tegas pada perusahaan yang nakal di Banten. Menurutnya,
dari ribuan perusahaan, yang masuk ke Apindo hanya 10 persennya saja. Sisanya ada
perusahaan nakal, bahkan dengan upah minimum di bawah ketentuan ke karyawan atau
buruhnya.

"Mereka yang memanfaatkan situasi dan sebagainya itu tugas pemerintah. Bohong Disnaker
nggak tahu. Apa langkah konkrit untuk kepentingan anak bangsa," ucap Edy.

Persoalan ini yang kata Edy perlu jadi perhatian pemerintah pusat, termasuk Disnaker Banten.
Selama ini, tidak ada dukungan pemerintah bagi perusahaan nakal itu agar ditindak tegas. Ia
bahkan menilai bisa saja ada oknum yang mengambil keuntungan dengan banyaknya
perusahaan nakal itu.

"Persoalannya yang pasti pengusaha nakal, upah minimum tidak dibayarkan, mungkin oknum
pemerintahnya juga, daripada ditangkap kan ada ATM. Kemungkinan ketiga memang aparatur
negaranya nggak cukup untuk memantau perusahaan. Tiga-tiganya harus bergerak, pemerintah
menambah tenaga kerja yang memeriksa lapangan, tapi pemantau itu ketika memantau harus
ada tindakan hukum, khawatirnya nggak nyampe," tutur Edy menekankan.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziah sudah menekankan pengusaha membayar THR paling lambat
tujuh hari sebelum Lebaran. Namun perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai ketentuan
diberikan kelonggaran untuk membayar sebelum Lebaran.

"Mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum
Hari Raya keagamaan tahun 2021," kata Ida dalam konferensi pers virtual.

Bila pihak yang tidak mampu membayar ketentuan, selambat-lambatnya pengusaha membayar
pada H-1 Lebaran dengan syarat melakukan dialog bersama karyawan. "Mewajibkan bagi
pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan pekerja atau buruk
untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik," uja
Ida.

(bri/bbn).

661