Page 658 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 658
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Ida meminta kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR 2021
kepada pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Memaker juga mewajibkan bagi perusahaan yang tidak mampu memberikan THR 2021 karena
terdampak Covid-19 maka perlu berdiskusi untuk mencari kesepakatan bersama.
Ia mendorong dilaksanakan dialog secara kekeluargaan disertai itikad baik dengan hasil
kesepakatan harus dibuat secara tertulis.
"Mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum
hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh yang berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan," kata Menaker Ida Fauziyah.
Nantinya, hasil kesepakatan itu sendiri harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah
masing-masing.
Ida memastikan bahwa kesepakatan antara perusahaan dan buruh itu tidak menghilangkan
kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR 2021.
Untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan maka para kepala
daerah diminta untuk menegakkan hukum sesuai kewenangan dengan memperhatikan
rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Para kepala daerah juga diminta untuk membentuk pos komando pelaksanaan THR 2021 dan
melaporkan data pelaksanaan THR 2021 serta tindak lanjutnya kepada Kemnaker.
Kemnaker juga telah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum
pelaksanaan THR 2021.***.
657
