Page 654 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

KSPI MINTA PENGAWASAN PEMBAYARAN THR 2021 MENGACU KE PP

JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyambut baik
penerbitan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021, mengenai kewajiban
pengusaha membayar penuh Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021.

Namun demikian, ada beberapa hal yang menurut Said perlu diperhatikan. Misalkan saja
pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk untuk mengawasi perusahaan yang tidak
mengikuti arahan berdasarakan SE THR tersebut. Menurut dia, SE THR yang diterbitkan tidak
mengikat seperti aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Kalau memang THR dibayar penuh dan tidak dicicil kami setuju. Paling tidak harapan buruh
terpenuhi. Tapi SE THR sifatnya tidak mengikat seperti PP. Dengan aturan yang tidak mengikat,
maka satgas yang dibentuk dinilai kurang optimal," kata Said kepada Kompas.com, Senin
(12/4/2021).

Saat ini, Kemenaker telah membentuk Satgas Pelayanan Konsultasi Dan Penegakan Hukum
Pelaksanaan Pelaksanaan Pembayaran THR tahun 2021. Satgas ini juga ada di daerah-daerah
agar pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan baik dan efektif serta tercapai kesepakatan
yang dapat memuaskan para pihak.

Menurut Said, satgas memang dibentuk setiap tahunnya. Hanya saja implemantasi satgas di
lapangan masih kurang dalam melakukan pengawasan. Demikian juga dengan sanksi yang
dijalankan dalam Surat Edaran Menteri masih kurang tegas.

"Di tahun lalu, aturannya disebutkan THR bisa dicicil sampai Desember 2020, nyatanya banyak
perusahaan yang sampai sekarang tidak membayar dan melunasi, ini karena tidak adanya
pengawasan. Kalau satgas, memang tiap tahun di bentuk," kata dia.

Said menilai, penting bagi satgas untuk mengacu kepada PP Nomor 78 tahun 2015 saat
memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak membayar THR 2021 sesuai ketentuan.

"Kami meminta, ini harus diikat dalam peraturan pemerintah seperti PP Nomor 78 tahun 2015,
bukan surat edaran, makanya tidak sebanding. Satgas harusnya tidak mengacu pada surat
edaran tapi pada PP-nya," ucapnya.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziah menegaskan, pengusaha yang terlambat membayar THR
keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang
harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu keawajiban pengusaha untuk membayar.

Perusahaan juga akan diberikan sanksi administratif jika tidak membayar THR keagamaan
kepada pekerja atau buruh dalam waktu yang ditentukan paling lambat 7 hari sebelum hari
keagamaan akan dikenakan sanksi administrative berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 36
tahun 2021 tentang pengupahan pasal 9 ayat 1 dan 2.

"Sanksi administratif tersebut berupa, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagaian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha," jelas Ida.

.

653