Page 653 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Judul KSPI Minta Pengawasan Pembayaran THR 2021 Mengacu ke PP
Nama Media kompas.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/04/12/131044626/kspi-minta-
pengawasan-pembayaran-thr-2021-mengacu-ke-pp
Jurnalis Kiki Safitri
Tanggal 2021-04-12 13:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kalau memang THR dibayar penuh dan tidak dicicil kami
setuju. Paling tidak harapan buruh terpenuhi. Tapi SE THR sifatnya tidak mengikat seperti PP.
Dengan aturan yang tidak mengikat, maka satgas yang dibentuk dinilai kurang optimal

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Di tahun lalu, aturannya disebutkan THR bisa dicicil sampai
Desember 2020, nyatanya banyak perusahaan yang sampai sekarang tidak membayar dan
melunasi, ini karena tidak adanya pengawasan. Kalau satgas, memang tiap tahun di bentuk
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami meminta, ini harus diikat dalam peraturan pemerintah
seperti PP Nomor 78 tahun 2015, bukan surat edaran, makanya tidak sebanding. Satgas
harusnya tidak mengacu pada surat edaran tapi pada PP-nya

negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Sanksi administratif tersebut berupa, teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagaian atau seluruh alat
produksi, dan pembekuan kegiatan usaha

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyambut baik penerbitan
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021, mengenai kewajiban pengusaha
membayar penuh Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021. Namun demikian, ada
beberapa hal yang menurut Said perlu diperhatikan. Misalkan saja pembentukan Satuan Tugas
(Satgas) yang dibentuk untuk mengawasi perusahaan yang tidak mengikuti arahan berdasarakan
SE THR tersebut. Menurut dia, SE THR yang diterbitkan tidak mengikat seperti aturan yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP).

652