Page 651 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 651

Fitri  2021  akibat  dampak  pandemi  Covid-19  bisa  mendapat  kelonggaran.  Tentunya  sesuai
              dengan kesepakatan bersama buruh atau pekerja.
              Hal ini diatur dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
              Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang
              dikeluarkan per 12 April 2021 dan ditujukan kepada para kepala daerah.



              PENGUSAHA BISA BAYAR THR H-1, TAPI WAJIB BUKA LAPORAN KEUANGAN
              Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, perusahaan yang
              tidak mampu membayar Tunjangan Hari Raya ( THR ) Keagamaan secara tepat waktu pada H-
              7 Idul Fitri 2021 akibat dampak pandemi Covid-19 bisa mendapat kelonggaran. Tentunya sesuai
              dengan kesepakatan bersama buruh atau pekerja.
              Hal ini diatur dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
              Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang
              dikeluarkan per 12 April 2021 dan ditujukan kepada para kepala daerah.

              "Pengusaha  yang  tidak  mampu  membayar  THR  Keagamaan  agar  melakukan  dialog  dengan
              pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan," ungkap Ida Fauziyah dalam acara konferensi
              pers tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin (12/4/2021).

              Ida bilang, bahwa kesepakatan yang dicapai dengan dialog birpartit sendiri harus dilaksanakan
              secara kekeluargaan. Kemudian harus disertai itikad baik antara kedua belah pihak.

              "(Hasil)  kesepakatan dibuat  secara  tertulis  mengenai  waktu  pembayaran  THR dengan paling
              lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 atau H-1," imbuhnya.

              Dia  menambahkan,  kesepakatan  itu  sendiri  harus  dilakukan  berdasarkan  laporan  keuangan
              internal perusahaan yang transparan. "Laporan keuangan perusahaan yang benar adalah dua
              tahun terakhir," terangnya.

              Selain  itu,  kesepakatan  ini  dipastikan  tidak  menghilangkan  kewajiban  pengusaha  untuk
              membayar  THR  Keagamaan  tahun  2021  kepada  pekerja  atau  buruh  dengan  besaran  sesuai
              ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  buruh  tetap  menerima  haknya  untuk
              mendapatkan THR Keagamaan secara utuh.

              Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan skema pembayaran Tunjangan
              Hari Raya ( THR ) Keagamaan 2021 dilakukan secara penuh dan tepat waktu.

              Mengingat pemberian THR merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh
              dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

              "Momen  keagamaan  ini  tidak  hanya  ditunggu  umat  Islam  untuk  beribadah  selama  sebulan
              penuh, namun juga yang ditunggu THR Keagamaan. Saya kira juga dinanti oleh teman-teman
              buruh dan pekerja di tanah air untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan keluarganya dalam
              merayakan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah," ungkapnya dalam acara konferensi pers tentang
              Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin (12/4).

              Menaker  Ida  bilang,  keputusan  untuk  merestui  pembayaran  THR  tahun  ini  dilakukan  secara
              penuh  lantaran  pemerintah  telah  berupaya  maksimal  dalam  memberikan  berbagai  insentif
              terhadap pelaku usaha selama pandemi Covid-19 berlangsung.

              "Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  pemerintah  sudah  memberikan  dalam  berbagai  bentuk
              dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19," ucapnya.
                                                           650
   646   647   648   649   650   651   652   653   654   655   656