Page 656 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba," kata Menaker Ida dilansir dari Antara, Senin
(12/4/2021).
Ia memastikan hal itu sudah tertuang dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Oleh karena itu, Menaker meminta kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan
membayar THR 2021 kepada pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR
sesuai waktu yang ditentukan, ia mewajibkan dialog untuk mencari kesepakatan untuk hal
tersebut.

Dia juga mewajibkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog
dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan
disertai itikad baik dengan kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis.

"Mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum
hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh yang berdasarkan laporkan keuangan
internal perusahaan yang transparan," kata Ida.

Dia menegaskan bahwa kesepakatan yang dicapai dengan dialog birpartit itu harus dilaksanakan
secara kekeluargaan disertai itikad baik dengan hasil dialog harus dibuat secara tertulis dan
memuat waktu pembayaran.

Edaran itu mewajibkan agar pembayaran THR paling lambat dilakukan sampai satu hari sebelum
hari raya keagamaan pekerja dan buruh bersangkutan.

Kesepakatan itu sendiri harus dilakukan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang
transparan.

"Kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan selanjutnya hasil kesepakatan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan
setempat," kata Ida.

Hasil kesepakatan itu sendiri harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-
masing.

Ida memastikan bahwa kesepakatan antara perusahaan dan buruh itu tidak menghilangkan
kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR 2021.

Selain itu untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan maka para
kepala daerah diminta untuk menegakkan hukum sesuai kewenangan dengan memperhatikan
rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Para kepala daerah juga diminta untuk membentuk pos komando pelaksanaan THR 2021 dan
melaporkan data pelaksanaan tunjangan hari raya 2021 serta tindak lanjutnya kepada Kemnaker.

Kemnaker juga telah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum
pelaksanaan THR 2021.

.

655