Page 660 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Adapun instruksi ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/HK.04.IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau
Buruh di Perusahaan.

Ida mengatakan skema pembayaran THR ini mengacu pada Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh atau Pekerja di Perusahaan. Ia bilang
akan ada sanksi kepada perusahaan yang tidak membayar THR.

"Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kena saksi berupa teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian alat produksi dan pembekuan
kegiatan usaha," kata Ida saat konferensi pers, Senin (12/4).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 62 tentang pengupahan,
Ida menjelaskan bahwa ada denda 5 persen bagi pengusaha yang terlambat membayar dan/atau
tidak membayar THR.

"Terkait denda, pengusaha yang terlambat bayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh
dikenakan denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar," kata Ida.

Dalam PP tersebut dijelaskan, pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR kepada pekerja. Artinya THR wajib dibayarkan disertai denda 5
persen.

Pemerintah juga memberlakukan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak membayarkan
THR kepada pekerja. Aturan itu tertuang dalam BAB XIII Sanksi Administratif Pasal 79.

"Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kena sanksi berupa teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian alat produksi dan pembekuan
kegiatan usaha," ujar Ida.

Pasal 79 menjelaskan, pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap. Untuk teguran
tertulis, merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.

Pembatasan kegiatan usaha meliputi pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa
dalam waktu tertentu; dan/atau penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa
lokasi bagi Perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.

Ketiga, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dalam waktu tertentu.
Terakhir, pembekuan kegiatan usaha berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi
barang dan/atau jasa di Perusahaan dalam waktu tertentu.

Ida meminta kepada pemda untuk memastikan seluruh pekerja mendapat THR dari perusahaan
tempat mereka bekerja.

Kemenaker meminta seluruh Pemerintah Daerah untuk mengawasi dan menegakkan hukum jika
terjadi pelanggaran pembayaran THR 2021.

Kemenaker bahkan telah membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum
Pelaksanaan Pembayaran THR 2021 di pusat.

"Maka diminta ke Pemda untuk menegakkan hukum sesuai kewenangan terhadap pelanggaran
pembayaran THR 2021 dengan memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan ketenagakerjaan
dan melaporkan ke Kemenaker," papar Ida.

659