Page 675 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Namun, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman
Simanjorang mengatakan, aturan yang sesuai dengan UU Nomer 13 Tahun 2003 dan Permen
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tersebut bisa dilakukan saat kondisi normal.

"Dalam keadaan normal memang seperti itu, tapi saat ini kondisi abnormal, bagi pengusaha yang
mampu dapat membayarkan 7 hari sebelum Lebaran, tapi bagi yang tidak mampu karena
dampak pandemi Covid-19 tentu harus ada solusi atau opsi lainnya," kata dia ketika dihubungi,
Senin (12/4).

Sarman pun menyebut beberapa hal yang bisa menjadi opsi. Pertama mencicil atau menunda.
Hal ini diharapkan bisa dilakukan karena permintaan pemerintah untuk membayar THR sebelum
Lebaran tentu harus melihat kondisi masing-masing perusahaan. Jika kondisi keuangan
perusahaan sudah sekarat, tidak mungkin mampu membayar THR.

"Dalam hal ini bagi pengusaha yang tidak mampu agar jauh - jauh hari melakukan perundingan
Bipartit untuk merumuskan dan menyepakati solusi terbaik yang tidak memberatkan pengusaha
dan pekerja," ucap Sarman.

Pengusaha pun tidak akan lari dari tanggung jawab pembayaran THR, namun memang tinggal
waktunya menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang saat ini masih berdarah akibat pandemi
Covid-19.
"Indikator bahwa sebagian dunia usaha belum mampu membayar THR adalah pertumbuhan
ekonomi nasional dan daerah yang masih minus, itu mengisyaratkan bahwa aktivitas pengusaha
masih belum normal," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, tahun ini
pengusaha seharusnya bisa memberikan THR karena pemerintah sudah memberikan dukungan
kepada untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Terlebih THR diberikan agar ekonomi masyarakat bergerak seiring dengan kebijakan pemerintah
untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Apalagi tahun lalu pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang tidak
mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan UU agar
melakukan dialog dengan pekerja untuk menyepakati pembayaran THR yang pada waktu itu
dilakukan secara bertahap.

"Untuk itu diperlukan komitmen pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat
waktu," ujar Ida.

674