Page 679 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 679
"Saya mau sampaikan, berdasarkan data rekapitulasi akhir dari 4 Juni 2020 yang masuk
Kemnaker jumlah pengaduannya 683 kasus. Setelah kami memilih ternyata hanya 410 kasus
yang terkait pengaduan THR ldul Fitri (2020) yang perlu mendapat tindak lanjut," ungkap dia
dalam acara konferensi pers tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin
(12/4).
TERNYATA, 103 PERUSAHAAN MASIH TUNGGAK BAYAR THR LEBARAN 2020
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerima sebanyak 683 laporan pengaduan
terkait dengan persoalan ketenagakerjaan. 410 laporan di antaranya terkait dengan pembayaran
Tunjangan Hari Raya ( THR ) Keagamaan Idul Fitri 2020 lalu.
"Saya mau sampaikan, berdasarkan data rekapitulasi akhir dari 4 Juni 2020 yang masuk
Kemnaker jumlah pengaduannya 683 kasus. Setelah kami memilih ternyata hanya 410 kasus
yang terkait pengaduan THR ldul Fitri (2020) yang perlu mendapat tindak lanjut," ungkap dia
dalam acara konferensi pers tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin
(12/4).
Menaker Ida merinci, dari 410 laporan terkait pembayaran THR Keagamaan tersebut, 307
perusahaan telah membayarkan kewajibannya kepada buruh. Kepastian pembayaran itu
diperoleh setelah rampungnya proses pemeriksaan dan pembinaan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan.
"Artinya perusahaan sudah melakukan pembayaran THR baik yang terlambat, tertunda, atau
(nilai) mendekati sesuai atau tidak sesuai THR. Jadi, ada 307 perusahaan," ungkapnya.
Sedangkan, 103 perusahaan lainnya masih dalam proses pemeriksaan, pengawasan, dan
pemanggilan dinas oleh Kementerian Ketenagakerjaan hingga saat ini. Hal ini dilakukan untuk
pelaksanaan nota pemeriksaan satu dan dua sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang
berlaku.
"Beberapa di antaranya berkaitan dengan persoalan hubungan industrial yang lagi berproses
sesuai mekanisme. Saya kira itu update pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan sampai
2021," bebernya.
Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com Sebelumnya, Koordinator Advokasi BPJS Watch,
Timboel Siregar menemukan banyak aduan kecurangan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
tahun 2020 yang belum dituntaskan oleh pemerintah. Padahal pemerintah, asosiasi dan juga
badan pengawas sudah menyerukan pemberian THR segera dilakukan H-7 sebelum hari raya.
"Persoalan pembayaran THR yang terjadi tiap tahun tersebut tentunya harus menjadi perhatian
penuh Pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Pengawas
Ketenagakerjaan," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (5/4).
Timboel mengatakan, sebenarnya pada saat kondisi tidak ada pandemi Covid-19 pun, seruan
untuk membayar THR sering disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Apindo, Ketua Kadin,
dan sebagainya di media-media.
"Namun ketika banyak pengusaha yang melanggar pembayaran THR, mereka yang menyerukan
tersebut tidak meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memproses secara hukum
berdasarkan ketentuan yang ada dengan lebih tegas," katanya.
Menteri Ketenagakerjaan dan para Gubernur dinilai membiarkan pengawas ketenagakerjaan
tidak memproses laporan pelanggaran THR yang dilakukan pengusaha. Sehingga akhirnya
678
