Page 684 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 684

Ida mengatakan aturan pembayaran THR tahun ini kembali mengacu pada Peraturan Menteri
              Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di
              Perusahaan. Dengan kata lain, pengusaha wajib membayar THR maksimal h-7 Hari Raya Idul
              Fitri.

              "THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau
              buruh paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tiba," kata Ida.

              Namun, pemerintah memberikan kelonggaran kepada perusahaan yang tak mampu membayar
              THR  h-7  Hari  Raya  Idul  Fitri.  Manajemen  bisa  melakukan  dialog  dengan  pekerja  untuk
              menentukan jalan keluar yang terbaik dan disepakati bersama.

              Dalam  dialog  itu,  perusahaan  wajib  memberitahu  kepada  seluruh  karyawan  terkait  laporan
              keuangan  selama  dua  tahun  terakhir.  Setelah  ada  kesepakatan,  nantinya  perusahaan  harus
              melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan sebelum h-7 Hari Raya Idul Fitri.

              "Laporan  keuangan  yang  disertakan  dua  tahun  terakhir.  Pengusaha  harus  laporkan  kondisi
              keuangan  kalau  ada  tidak  punya  kemampuan  bayar  sesuai  ketentuan,  harus  laporkan
              pembicaraan bipartit ke Dinas Ketenagakerjaan h-7 karena kelonggaran hanya sampai h-1 Hari
              Raya Idul Fitri," papar Ida.

              Salah satunya adalah menggratiskan pajak mobil baru lewat penerbitan aturan diskon Pajak
              Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM)  mobil.  Hal  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri
              Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak
              yang  Tergolong  Mewah  Berupa  Kendaraan  Bermotor  Tertentu  yang  Ditanggung  Pemerintah
              Anggaran 2021.

              Stimulus  lainnya  adalah  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  ditanggung  pemerintah  (DTP)  untuk
              properti, dukungan bagi hotel, restoran, dan kafe (HOREKA) dari segi restrukturisasi kredit dan
              penjaminan kredit, serta subsidi bunga untuk UKM.
              Sebagai  informasi,  pemerintah  mengizinkan  perusahaan  swasta  melakukan  tunda  atau  cicil
              pembayaran THR Keagamaan pada 2020. Namun, pembayaran THR yang dicicil atau ditunda ini
              tetap harus diselesaikan pada 2020.

              (aud/agt).




























                                                           683
   679   680   681   682   683   684   685   686   687   688   689