Page 688 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 688
Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menaker Nomor
6 Tahun 2016.
"THR keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha
kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba," kata
Ida dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual, Senin (12/4/2021).
Ida meminta kepada para kepala daerah untuk turut memastikan perusahaan membayar THR
keagamaan sesaui dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk mewajiban para pengusaha melakukan komunikasi
bersama pekerja atau buruh kalau merasa tidak mampu membayar THR.
"Untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik,"
ujarnya.
Kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis dengan syarat yang sudah ditentukan.
Keterlambatan pembayaran THR itu maksimal sebelum hari raya keagamaannya berlangsung.
Ida menegaskan kalau kesepakatan itu dibuat bukan berarti kewajiban para perusahaan untuk
membayar THR kepada pekerja atau buruh lantas hilang. Besaran THR yang diberikan juga harus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Selanjutnya hasil dari kesepakatan dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan setempat,"
katanya. (Suara.com).
687
