Page 685 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 685
Judul Ngaku Sulit Bayar THR Penuh, Pengusaha: Terserah Mau Diapakan
Nama Media detik.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5529196/ngaku-sulit-
bayar-thr-penuh-pengusaha-terserah-mau-diapakan
Jurnalis Anisa Indraini
Tanggal 2021-04-12 12:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Buat sebagian pengusaha yang mampu no
problem, mereka akan tetap bayar. Bagi yang tidak mampu dan kesulitan cashflow kan mereka
harus bayar double, gaji dan THR. Penjualannya tidak mencukupi, pasar lagi lesu, apakah mereka
mau dihukum? Kita terserah pemerintah saja mau diapakan
negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Mau pinjam uang juga tidak tahu mau pinjam
kemana kan ini masalah cashflow jadi harus dalam bentuk komunikasi. Artinya kalau untuk
survive saja dia sudah sulit, mau ngambil dari mana? Kita jangan berasumsi keadaan sudah
normal sehingga mengeluarkan kebijakan yang normal
negative - Darwoto (Kepala Stasiun Tegal) Prinsipnya kita menghargai keputusan pemerintah
terkait surat edaran dimaksud, namun kita jangan menutup mata karena ada perusahaan yang
betul-betul tidak mampu secara cashflow, sehingga perlu penjadwalan pembayaran THR secara
bipartit
negative - Darwoto (Kepala Stasiun Tegal) Kalau disepakati antara pekerja dan pengusaha kan
boleh-boleh saja (dicicil), kan yang penting dibayar dan tidak dikurangi
Ringkasan
Pemberian tunjangan hari raya ( THR ) tidak boleh dicicil dan wajib diberikan selambat-
lambatnya H-1 Lebaran kepada karyawan. Jika melewati batas waktu yang disepakati,
pengusaha bakal dikenakan denda dan sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang
Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit mengatakan pemberian THR sudah
pasti akan dilakukan bagi perusahaan yang mampu. Bagi yang tidak mampu, dia
menyerahkannya kepada pemerintah tindak lanjutnya.
684

