Page 686 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

NGAKU SULIT BAYAR THR PENUH, PENGUSAHA: TERSERAH MAU DIAPAKAN

Pemberian tunjangan hari raya ( THR ) tidak boleh dicicil dan wajib diberikan selambat-
lambatnya H-1 Lebaran kepada karyawan. Jika melewati batas waktu yang disepakati,
pengusaha bakal dikenakan denda dan sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan
Industrial, Anton J Supit mengatakan pemberian THR sudah pasti akan dilakukan bagi
perusahaan yang mampu. Bagi yang tidak mampu, dia menyerahkannya kepada pemerintah
tindak lanjutnya.

"Buat sebagian pengusaha yang mampu no problem, mereka akan tetap bayar. Bagi yang tidak
mampu dan kesulitan cashflow kan mereka harus bayar double, gaji dan THR. Penjualannya
tidak mencukupi, pasar lagi lesu, apakah mereka mau dihukum? Kita terserah pemerintah saja
mau diapakan," kata Anton, Senin (12/4/2021).
Anton menyebut kondisi perusahaan yang tidak bisa membayar THR bukan dibuat-buat,
meskipun jumlah yang bisa memenuhi kewajibannya dinilai akan bertambah dari tahun lalu.
Namun belum semua perusahaan bisa memberi THR.

"Mau pinjam uang juga tidak tahu mau pinjam kemana kan ini masalah cashflow jadi harus
dalam bentuk komunikasi. Artinya kalau untuk survive saja dia sudah sulit, mau ngambil dari
mana? Kita jangan berasumsi keadaan sudah normal sehingga mengeluarkan kebijakan yang
normal," tuturnya.

Untuk menambahkan, Ketua Komite Advokasi Dewan Pengupahan Nasional (DPN) Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo), Darwoto meminta jadwal pemberian THR bisa dilakukan sesuai
bipartit (antara pengusaha dan pekerja).

"Prinsipnya kita menghargai keputusan pemerintah terkait surat edaran dimaksud, namun kita
jangan menutup mata karena ada perusahaan yang betul-betul tidak mampu secara cashflow,
sehingga perlu penjadwalan pembayaran THR secara bipartit," tuturnya.

Menurut Darwoto, jadwal pemberian THR sesuai hasil bipartit sah saja dilakukan bagi perusahaan
yang memang benar tidak mampu.

"Kalau disepakati antara pekerja dan pengusaha kan boleh-boleh saja (dicicil), kan yang penting
dibayar dan tidak dikurangi," imbuhnya.

685