Page 719 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 719
Surat Edaran tersebut mewajibkan perusahaan membayarkan THR 2021 sesuai dengan
perundangan-undangan, meski diberi dispensasi pembayaran paling lambat sehari sebelum hari
raya.
"Saya perlu sampaikan beberapa hal THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah
yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba," ujar Ida Fauziyah, pada Senin, 12 April 2021.
Menaker memastikan hal terkait pembayaran THR itu sudah tertuang dalam Surat Edaran
Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Oleh karena itu, Menaker meminta
kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR 2021 kepada pekerja
sesuai peraturan perundang-undangan.
Menaker mewajibkan dialog untuk mencari kesepakatan terkiat THR, bagi perusahaan yang
masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang
ditentukan.
Ida Fauziyah juga mewajibkan bagi para pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar
melakukan dialog dengan pekerja atau buruh, untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan
secara kekeluargaan disertai itikad baik dengan kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis.
"Mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum
hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh yang berdasarkan laporkan keuangan
internal perusahaan yang transparan," tuturnya, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Ia juga mengatakan bahwa hasil kesepakatan tersebut, harus dilaporkan kepada Dinas
Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.
Menaker Ida Fauziyah lantas memastikan bahwa kesepakatan antara perusahaan dan buruh itu
tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR 2021.
Selain itu, para kepala daerah diminta untuk menegakkan hukum sesuai kewenangan dengan
memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, hal tersebut untuk
memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan.
Tak hanya itu, para kepala daerah juga diminta untuk membentuk pos komando pelaksanaan
THR 2021 dan melaporkan data pelaksanaan THR 2021 serta tindak lanjutnya kepada Kemnaker.
Di sisi lain, Kemnaker juga telah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan
hukum pelaksanaan THR 2021.***.
718
