Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 72
Aturan mengenai tunjangan hari raya itu termuat dalam Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Disebutkan bahwa pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus ditaati dan
dilaksanakan oleh seluruh pengusaha bagi karyawan-karyawannya. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, Surat Edaran tentang pelaksanaan THR itu ditujukan
kepada para gubernur di seluruh Indonesia.
"Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarkat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Menaker pada Virtual Konferensi Pers
tentang THR Tahun 2021 di Jakarta, Senin 12 April 2021.
Dilansir Kemnaker.go.id, Ida Fauziyah mengatakan pemberikan THR Keagamaan merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan setiap pengusaha bagi pekerja. Selain itu, pemberian THR
juga akan menstimulus konsumsi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan." SE pelaksanaan THR
dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Ida pun menegaskan, untuk THR 2021 wajib untuk dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum
hari raya keagamaan pekerja/butuh yang bersangkutan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," tegas Ida.
Ketentuan Pembayaran THR Berikut ini adalah ketentuan pembayaran THR Keagamaan bagi
para pekerja/buruh: 1. Penerima THR THR Keagamaan akan diberikan kepada pekerja/buruh
yang sudah menjalani masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.
Selain itu THR Keagamaan juga akan diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai
hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau
perjanjian kerja waktu tertentu .
2. Besaran THR Untuk besaran jumlah THR, bagi pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan
secara terus menerus ketentuannya adalah sebesar satu bulan upah.
Sementara untuk pekerja/buruh yang telah bekerja selama satu bulan secara terus menerus,
tapi kurang dari dua bulan, maka THR diberikan seusai perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan
kemudian dikali satu bulan upah .
Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai
masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima
selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1
bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
3. Bagi Perusahaan yang Masih Terdampak Pandemi Untuk perusahaan yang masih terkena
dampak pandemi Covid-19, sehingga berakibat ketidakmampuan dalam pemberian THR ,
Menaker Ida meminta Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk turut memberikan solusi.
Dengan mewajibkan pengusaha ini melakukan dialog dengan pekerjanya masing-masing agar
tercapainya sebuah kesepakatan secara kekeluargaan dan itikad baik.
71
