Page 774 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 774
"THR keagamaan adalah pendapatan nonupah yang wajib dibayar pengusaha maksimal tujuh
hari sebelum hari keagamaan tersebut tiba," demikian ungkap Ida dalam konferensi pers
virtualnya, Senin (12/4/2021).
Perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai dengan ketentuan tersebut maka diberi
kelonggaran untuk membayar maksimal H-1 Lebaran. Sementara itu, bagi perusahaan yang tidak
mampu membayar THR selambat-lambatnya H-1 Lebaran diwajibkan melakukan dialog dengan
para pekerja/buruh demi mencapai kesepakatan disertai dengan hasil laporan keuangan internal
selama dua tahun terakhir.
"Mewajibkan pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan
pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai
iktikad baik," ujar Ida.
Hasil kesepakatan itu sendiri harus tertulis dan dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan daerah.
Meski demikian, Ida menegaskan kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha membayar THR 2021 dengan besaran sesuai UU.
Lebih lanjut, Ida menjelaskan bahwa pemerintah selama ini sudah memberi dukungan dalam
berbagai bentuk kepada pengusaha untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 agar ekonomi
bergerak. Karena itu, kebijakan pemberian THR tahun ini berbeda dengan tahun lalu, di mana
pada 2020 dibolehkan untuk dicicil.
"Alhamdulillah pemerintah melakukan banyak hal, roda perekonomian mulai bergerak, kegiatan
ekonomi masyarakat sudah membaik. Meski terbatas, tapi menuju ke pemulihan ekonomi dan
kembali ke zona positif perekonomian," kata Ida.
Adapun pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat
tujuh hari sebelum hari raya, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
773
