Page 776 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 776
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengumumkan, pembayaran THR tahun 2021
harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Ida mengatakan,
pembayaran THR keagamaan sesuai PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
MENAKER: THR WAJIB DIBAYARKAN PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM HARI RAYA
IDUL FITRI
. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengumumkan, pembayaran THR tahun
2021 harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Ida mengatakan, pembayaran THR keagamaan sesuai PP nomor 36 tahun 2021 tentang
pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Ketentuan THR tahun 2021 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2016
bahwa pembayaran THR harus diberikan H-7 sebelum hari raya itu sendiri tiba," kata dia saat
konferensi pers virtual, Senin (12/4).
Ida menerangkan, pembahasan pembayaran THR keagamaan tahun ini merupakan masukan
dari lembaga kerja sama tripartit nasional dan tim kerja dewan pengupahan nasional. Serta
komunikasi yang intens dengan pengusaha dan serikat pekerja/buruh.
Dia menambahkan, pemerintah sudah memberikan dukungan kepada pengusaha untuk
mengatasi dampak pandemi Covid-19. Hal ini agar ekonomi masyarakat bergerak seiring dengan
kebijakan pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Untuk itu diperlukan komitmen pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat
waktu," ujar Ida.
Pada tahun 2020, pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang tidak
mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan perundang -
undangan. Yakni agar melakukan dialog antara pengusaha dan pekerja dengan menyepakati
pembayaran THR yang pada waktu itu dilakukan secara bertahap. Hal ini tertuang dalam SE
Menaker nomor 6 tahun 2020.
"Alhamdulillah pemerintah melakukan banyak hal, roda perekonomian sudah mulai bergerak.
Kegiatan ekonomi masyarakat suah mulai membaik kembali meski secara terbatas menuju ke
arah pemulihan ekonomi dan kembali ke zona positif pertumbuhan ekonomi nasional kita," tegas
dia.
Ida mendorong Kepala Daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR keagamaan
kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mewajibkan bagi
pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan pekerja atau buruh
untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik
Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat
paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang
berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Laporan keuangan 2 tahun terakhir. Kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan
membayar sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dia harus melaporkan pembicaraan bipartit
775
