Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 122
tersebut banyak berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan dan ekonomi Indonesia
secara keseluruhan.
TIMBULKAN TEKANAN EKONOMI JIKA RUU CIPTA KERJA TAK DISAHKAN
, SEMARANG - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dinilai perlu segera disahkan,
karena justru akan menimbulkan tekanan ekonomi jika ditunda.
Ekonom Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Samsul Arifin melihat ada empat
permasalahan nyata yang bisa terjadi apabila RUU Cipta Kerja tidak disahkan. Keempat hal
tersebut banyak berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan dan ekonomi Indonesia
secara keseluruhan.
"Jika RUU Cipta Kerja ini tidak segera diberlakukan, ada empat permasalahan nyata yang bisa
terjadi. Lapangan kerja jelas akan pindah ke negara yang lebih kompetitif. Daya saing pekerja
kita akan relatif lebih rendah. Jumlah penduduk yang menganggur juga akan sangat banyak,
dan Indonesia akan terus terjebak dalam middle income trap," kata Samsul dalam diskusi
bertajuk Solusi Bangkitkan Ekonomi di Pantura Pasca Pandemi , Selasa (1/9/2020).
Menurutnya, ada tujuan besar yang perlu dicapai Indonesia pada tahun 2045 dan ini harus
dilakukan dengan langkah-langkah kecil yang strategis. Regulasi dan perizinan harus
diharmonisasi dan disimplifikasi. Investasi yang berkualitas juga harus diciptakan beriringan
dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.
"Ini harus dicapai pada tahun 2024. Kalau regulasi yang ada tidak simpel dan tidak mendukung
pengembangan dunia usaha, ini tentunya akan berdampak pada pengembangan ekonomi ke
depannya," kata Samsul melanjutkan.
Perubahan perspektif investor dalam memilah target investasi pasca Covid-19, juga harus
direspon dengan tepat. Regulasi untuk mempermudah investasi masuk, adalah magnet yang
diperlukan untuk menarik investasi kembali masuk ke Indonesia.
"Pola tata kerja perusahaan dan perilaku masyarakat juga harus diawasi pasca Covid-19 ini.
Dunia semakin berkembang dan saling sodok, kalau kita tidak siap dan masih bicara soal regulasi
yang bertele-tele kita pasti akan ketinggalan," kata Samsul.
Sampai saat ini, pemerintah dan DPR masih melakukan pembahasan mengenai beleid RUU Cipta
Kerja. Berbagai masukkan dari elemen-elemen seperti serikat pekerja dan pengusaha juga coba
terus diakomodasi agar RUU ini bisa segera disahkan dan efeknya bisa terasa segera setelah
pandemi Covid-19 berakhir.
Regulasi UMKM Sementara itu, Ekonom Universitas Muria Kudus, Mamik Indriyani, menilai
regulasi-regulasi yang menghambat kemajuan UMKM dan koperasi harus dihilangkan. Mamik
berharap hal seperti ini bisa diakomodasi oleh RUU Cipta Kerja.
"Secara konsep saya mengusulkan untuk RUU Cipta Kerja harus bisa mengakomodasi
kepentingan UMKM dan Koperasi," ujar Mamik.
Mamik menyoroti regulasi daerah yang kerap kali menjadi penghambat bagi UMKM dan Koperasi.
Menurutnya, harus ada terobosan yang bisa menghilangkan hambatan-hambatan regulasi
tersebut.
"Kalau RUU Cipta Kerja ini bisa mengurangi hambatan tentunya akan membawa perubahan,"
kata Mamik.
121
