Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 125
Lantas, apa itu RUU omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang ditolak buruh? Dikutip laman resmi
DPR RI dari Kontan.co,id , istilah omnibus berasal dari bahasa latin yang berasal dari bahasa
latin yang berarti untuk semuanya.
Sementara makna omnibus law artinya satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa
undang-undang untuk menyasar isu besar di sebuah negara.
Omnibus law yang dikenal dengan UU sapu jagat ini dimaksudkan untuk merampingkan dan
menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran.
Omnibus law itu akan mengubah puluhan UU yang dinilai menghambat investasi, termasuk di
antaranya UU Ketenagakerjaan. Setidaknya, ada 74 UU yang terdampak UU ini.
Omnibus law sendiri hal lazim di negara-negara common law dan kurang dikenal di negara
bersistem civil law seperti Indonesia.
Di Amerika Serikat, omnibus law telah digunakan sebagai UU lintas sektor.
Ini membuat pengesahan omnibus law oleh DPR bisa langsung mengamandemen beberapa UU
sekaligus.
Omnibus law juga dikenal dengan omnibus bill. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
sendiri mengidentifikasi sedikitnya ada 74 UU yang terdampak dari omnibus law.
Kesepahaman antara serikat pekerja dan DPR soal RUU Cipta Kerja DPR dan konfederasi serikat
pekerja atau buruh dalam tim perumusan RUU Cipta Kerja telah menghasilkan beberapa
kesepahaman dalam menyikapi RUU tersebut.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, berkenaan dengan materi
muatan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang sudah terdapat putusan Mahkamah
Konstitusi, harus didasarkan pada putusan MK.
Putusan tersebut di antaranya, tentang perjanjian kerja waktu tertentu, upah, pesangon,
hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial, dan materia
muatan lain yang terkait dengan putusan MK.
Pimpinan DPR dan Baleg Temui Massa Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja "Kemudian,
berkenaan dengan sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja dikembalikan sesuai
ketentuan UU ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, dengan proses yang dipertimbangkan secara
seksama," kata Willy.
Selanjutnya, kata Willy, berkenaan dengan hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif
terhadap perkembangan industri, maka pengaturannya dapat dimasukan di dalam RUU Cipta
Kerja dan terbuka terhadap masukan publik.
KSPI minta Klaster Ketenagakerjaan dikeluarkan Sementara, Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU
Cipta Kerja bila RUU Cipta Kerja ingin segera disahkan.
"Sebaiknya klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja bila memungkinkan.
Apabila mungkin sepuluh klaster lain ingin cepat-cepat diselesaikan, ingin cepat-cepat disahkan,"
ujar Said dikutip dari laman yang sama.
Dia pun meminta agar DPR bisa menyampaikan pandangan ini kepada pemerintah dan
pemerintah bisa memahami permintaan serikat pekerja/buruh.
124
