Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 142
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Untuk mencegah penyimpangan, perlu
ada tim khusus yang mengawasi proses penyaluran bantuan tersebut.
"Harus ada tim atau lembaga yang memverifikasi, memvalidasi, sekaligus memastikan bantuan
itu sampai pada pihak sasaran yang membutuhkan," kata Trubus kepada , Senin (31/8).
Trubus menyebut masalah dalam bantuan sosial ini selalu terletak pada proses pelaksanaan dan
pendataan. Setiap bantuan sosial yang ada ditanggungjawabi oleh masing-masing kementerian
atau lembaga pemerintah secara terpisah, sehingga memungkinkan proses penyaluran tersebut
tumpang tindih.
"Jangan sampai orang yang sudah menerima subsidi pemerintah, menerima bantuan lainnya.
Penanggung jawabnya beda, jadi kemungkinan tumpang tindih itu terbuka." jelasnya.
Lebih jauh Trubus menjelaskan ketersediaan data yang relevan selalu menjadi masalah dalam
penentuan penerima bantuan sosial. Selain data tersebut bersifat dinamis, kecenderungan
penentuan penerima bantuan hanya berdasarkan data yang dimiliki kementerian atau lembaga
terkait saja.
Ia menekankan pentingnya data pembanding dari kementerian atau lembaga lain yang juga
memberikan bantuan sosial. Menurutnya, dengan pola tersebut penyaluran bantuan akan lebih
merata.
Ia menambahkan tim khusus untuk menangani bantuan sosial ini harus berisikan gabungan dari
kementerian atau lembaga yang bertugas memberikan bantuan sosial. Sehingga nantinya ada
koordinasi jelas terkait bantuan sosial. "Jadi biar satu pintu datanya dan penerimanya tidak
tumpang tindih atau ," ucapnya.
Perlu diketahui, pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 juga menyediakan bermacam
bantuan sosial untuk membantu kehidupan masyarakat. Terbaru, pemerintah menyediakan
bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah dan terdaftar aktif sebagai
anggota BPJS Ketenagakerjaan sebelum 30 Juni 2020.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan penyaluran bantuan subsidi
upah akan memasuki gelombang kedua. Ia tengah mengajukan jumlah penerima bantuan
subsidi upah pada gelombang kedua ini lebih banyak dibanding penerima gelombang pertama.
"Kemarin 2,5 juta diberikan datanya oleh BPJS Ketenagakerjaan, hari Senin kami akan meminta
semakin naik tidak 2,5 juta, jadi 3 juta agar mempercepat penyerapan," jelasnya.
Menaker mengungkapkan total dana yang bantuan tersebut yaitu 37,7 triliun rupiah untuk 15,7
juta pekerja. Saat ini pihaknya sedang berusaha mengumpulkan rekening para pekerja
mengingat jumlah yang sudah masuk baru 13,8 juta.
Ia menekankan tidak masalah jika pekerja yang menerima bantuan tersebut memiliki rekening
dari bank swasta. Menurutnya, bantuan tersebut akan tetap disalurkan jika rekening pekerja
merupakan rekening bank swasta.
"Data sementara rekening bank pekerja yang masuk itu 60 persen bank pemerintah, 40 persen
bank-bank swasta. Tidak harus bank pemerintah, bank pemerintah hanya menyalurkan saja,"
tandasnya. n.
141
