Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 147
Judul Pemerintah Diingatkan Soal RUU Ciptaker, Anggota DPR: Pekerja Masih
Menolak
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2020/09/01/120346/pemerintah-
diingatkan-soal-ruu-ciptaker-anggota-dpr-pekerja-masih-menolak
Jurnalis Siswanto
Tanggal 2020-09-01 12:03:46
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kalangan pekerja kembali melakukan unjuk rasa besar ke DPR untuk menolak omnibus law
cipta kerja yang diajukan pemerintah ke DPR. Kalangan pekerja menolak draf tersebut karena
dinilai sangat merugikan pekerja serta meminta DPR lebih intensif melibatkan pekerja dalam
pembahasan draf RUU Cipta Kerja.
PEMERINTAH DIINGATKAN SOAL RUU CIPTAKER, ANGGOTA DPR: PEKERJA MASIH
MENOLAK
Kalangan pekerja kembali melakukan unjuk rasa besar ke DPR untuk menolak omnibus law
cipta kerja yang diajukan pemerintah ke DPR. Kalangan pekerja menolak draf tersebut karena
dinilai sangat merugikan pekerja serta meminta DPR lebih intensif melibatkan pekerja dalam
pembahasan draf RUU Cipta Kerja.
Kalangan pekerja juga meminta pemerintah dan DPR lebih memberikan perhatian terhadap
banyaknya PHK akibat pandemi ini dan hak-hak pekerja yang tidak terlindungi.
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah memperhatikan suara
buruh dalam draf RUU Cipta Kerja yang diajukan kepada DPR. Keberatan pekerja seperti
penghapusan upah minimum regional maupun sektoral, pemberlakukan upah per jam yang
berpotensi memotong penghasilan pekerja kelas bawah dan pengurangan uang penghargaan
masa kerja perlu mendapat perhatian.
"Termasuk penggunaan buruh outsourcing dan kontrak seumur hidup yang semula dibatasi
untuk jenis pekerjaan tertentu, menjadi untuk semua jenis pekerjaan," kata Mufida dalam
keterangan tertulis.
Mufida mengajak DPR untuk memperhatikan betul masukan dari para pekerja dalam
pembahasan RUU Cipta Kerja ini dan menolak pasal-pasal dari draf RUU yang merugikan pekerja.
Dan Pekerja disini mencakup semua pekerja di semua sektor, termasuk sektor pendidikan.
146
