Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2020
P. 148
"Baiknya DPR menunda dulu pembahasan RUU Cipta Kerja , apalagi di tengah meningkatnya
kasus Covid-19 di Indonesia. Harusnya prioritas DPR saat ini satu fokus yaitu pada
penanggulangan Pandemi Covid-19, yang semakin memprihatinkan perkembangannya di
Indonesia," kata dia.
Pekerja merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian dan berperan penting dalam
menggerakan roda sektor-sektor perekonomian. Sehingga sudah selayaknya mendapat posisi
yang layak dan perlakuan yang adil yang dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku," Mufida
menambahkan.
Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS sejak awal omnibus law melalui RUU Cipta Kerja ini
memang bermasalah dan banyak kontroversi. Penolakan bukan hanya terkait dengan
ketenagakerjaan, namun juga terkait dengan potensi kerusakan sumberdaya alam, pelemahan
kewenangan daerah dalam mengontrol pengelolaan sumberdaya alam di di wilayahnya karena
perizinan yang cenderung tersentralisasi.
"Bentuknya omnibus yang sapu jagad juga biasanya digunakan di negara yang menganut
azas/sistem common low. Sementara Indonesia bukan penganut common law dan dalam sejarah
hukum Indonesia juga belum pernah mengeluarkan sejenis omnibus law," kata dia.
Omnibus law cipta kerja ini, kata Mufida, juga menyalahi prinsip hukum peraturan perundang-
undangan karena menghidupkan kembali aturan yang sudah dimatikan Mahkamah Konstitusi.
Pada saat yang sama, RUU ini juga menghapuskan lebih dari 400 peraturan yang sudah ada
sebelumnya. Belum lagi proses penyiapannya yang dinilai tidak transparan di awal yang
membuat berbagai kalangan bersuara keras menolak RUU ini..
147
