Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 178

Title          SBSI DIY MINTA RUU CIPTA LAPANGAN KERJA DIBATALKAN
               Media Name     rri.co.id
               Pub. Date      19 Februari 2020
                              http://rri.co.id/post/berita/789520/nasional/sbsi_diy_minta_ruu_cipta_
               Page/URL
                              lapangan_kerja_dibatalkan.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative



               Yogyakarta : Serikat buruh di Yogyakarta terus menyuarakan penolakan terhadap
               Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

               Setelah 12 Februari lalu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
               berunjuk rasa menolak RUU ini di Gedung DPRD DIY, kini giliran Serikat Buruh
               Sejahtera Indonesia (SBSI) menyampaikan sikap serupa.

               Ketua SBSI DIY Dani Eko Wiyono melihat beberapa persoalan krusial dalam RUU ini,
               yang dianggap merugikan buruh, pertama soal besaran upah yang diterima buruh.

               "RUU Cipta Kerja berusaha menghilangkan aturan upah minimum, dengan adanya
               pasal yang mengarah kepada upah perjam, juga penghapusan UMK," katanya di
               Sleman, Rabu (19/2/2020).

               Kedua tentang perubahan aturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), ini
               menyangkut besaran pesangon yang nilainya makin diperkecil, tidak sesuai Undang-
               Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

               "Pada Undang-Undang Ketenagakejaan tertulis, besarnya pesangon bisa sampai
               sembilan bulan upah, untuk PHK jenis tertentu malah bisa 18 bulan, namun di RUU
               Cipta Kerja pesangon hanya enam bulan gaji," lanjut Dani.

               Lalu yang ketiga, SBSI melihat fleksibilitas sistem kerja bisa diartikan kemudahan
               perusahaan untuk memecat pekerjanya, apalagi dengan sistem baru semua jenis
               pekerjaan berpeluang di outsourcing.

               "Ini masih ditambah kekhawatiran dengan kebijakan outsourcing tenaga kerja asing
               yang mengancam peran-peran tenaga kerja lokal, harusnya RUU-nya dianulir,"
               imbuhnya.

               Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, saat berkunjung ke Yogyakarta
               belum lama ini membantah anggapan, RUU Cipta Lapangan Kerja merugikan buruh.

               "Setelah draft RUU nya agak matang pun, kami undang teman-teman serikat buruh,
               kita selalu banyak mendengarkan masukan dari serikat buruh," kata menteri.










                                                      Page 177 of 185.
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183