Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020

Title OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA HARUS KONEKSI DANA PENSIUN
Media Name kumparan.com
Pub. Date 19 Februari 2020
https://kumparan.com/syarif-yunus/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-harus-ko neksi-dana-
Page/URL
pensiun-1ss3vAw2O7O
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Omnibus Law khususnya RUU (Rancangan Undang-Undang) Cipta Kerja yang kini
telah diserahkan Pemerintah ke DPR RI memasuki babak baru. Bisa jadi, inilah
momentum DPR RI untuk mengundang partisipasi publik untuk menerima masukan
dan pemikiran terkait isu ketenagakerjaan secara lebih komprehensif. Sehingga niat
baik hadirnya RUU Cipta Kerja menjadi lebih efektif dan benar-benar tetap berpihak
pada pekerja di Indonesia.

Berangkat dari realitas itulah, Asosiasi DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)
menekankan pentingnya Omnibus Las RUU Cipta Kerja harus tetap berkoneksi
dengan industri dana pensiun yang sudah berjalan selama ini. Karena selain menjadi
alternatif pendanaan imbalan pasca kerja pekerja, industri dana pensiun pun saat ini
telah melayani lebih dari 4,7 juta pekerja di Indonesia dan mengelola aset lebih dari
Rp. 291 trilyun per Desember 2019. Seperti diketahui, industri dana pensiun saat ini
pun berpijak pada UU No. 11/1002 tentang Dana Pensiun.

Maka sebelum diundangkan, RUU Cipta Kerja dalam Omnibus Law atau bahkan
Peraturan pemerintah (PP) turunannya nanti harus memperhatikan keberadaan
industri dana pensiun yang selama ini telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas
pembayaran manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja di sektor ketenagakerjaan.
Secara konkret, RUU Cipta Kerja pun harusnya meng-akomodir poin penting dalam
pendanaan pensiun atau imbalan pasca kerja melalui mekanisme dana pensiun,
yaitu:

1. Segala bentuk pembayaran imbalan pasca kerja yang menjadi kewajiban
pengusaha atau pemberi kerja dapat berasal dari program dana pensiun.

2. Program dana pensiun secara sukarela yang diikuti pengusaha atau pemberi kerja
dapat dikompensasikan sebagai bagian pembayaran segala bentuk pengakhiran
hubungan kerja.

Oleh karena itu, Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akan memuat sejumlah
perubahan bagi kompensasi ketenagakerjaan perlu melibatkan industri dana pensiun
yang selama ini memiliki kompetensi dalam urusan program pensiun dan imbalan
pasca kerja.

Page 182 of 185.