Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 184
"Omnibus law RUU Cipta Kerja perlu mengatur semua program pensiun termasuk
yang dijalankan dana pensiun selama ini harusnya dapat dikompensasikan sebagai
kewajiban atau offset dengan semua program pengakhiran masa kerja, tanpa
terkecuali" ujar Syarifudin Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK hari ini di Jakarta.
Bagaimana mekanisme offset-nya? Sebagai contoh, misalnya pemberi kerja harus
membayar Rp300 juta kepada pekerja ketika pensiun, sedangkan iuran di JHT BP
Jamsostek yang terkumpul ada Rp50 juta, di DPLK ada Rp100 juta. Maka sudah
terkumpul Rp150 juta, itu berarti pemberi kerja tinggal menambahkan sisanya.
Inilah sisi konektivitas yang harusnya diperhatikan RUU Cipta Kerja. Karena intinya,
realisasi pendanaan pensiun atau imbalan pasca kerja penting untuk
diimplementasikan oleh pemberi kerja.
Mengapa begitu? Karena seperti diketahui, setiap pekerja hakikatnya membutuhkan
Tingkat penghasilan Pensiun (TPP) sebesar 70%-80% dari gaji terakhir. Agar bisa
memenuhi biaya hidup dan mempertahankan gaya hidup di masa pensiun atau
masa tidak bekerja lagi. Sementara dana yang diperoleh dari JHT maupun pesangon
pada dasarnya tidak akan melebihi dari 30%. Oleh karena itu, gap atau kesenjangan
yang ada harusnya bisa ditutupi dari program dana pensiun secara sukarela. Di
situlah pentingnya pendanaan melalui dana pensiun.
Asosiasi DPLK menyadari persoalan tenaga kerja di Indonesia memenag terbilang
komplek. Karena itu diperlukan sinergi dan iktikad baik dalam merumuskan regulasi
seperti RUU Cipta Kerja. Harus ada keterlibatan partisipasi publik secara
menyeluruh, baik pengusaha, pekerja, maupun penyelenggara dana pensiun.
Sehingga niat Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk mengundang investasi,
menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyejahterakan pekerja benar-benar bisa
terealisasi. Bukan hanya di atas kertas. Dan salah satunya, bisa ditempuh melalui
adanya konektivitas antara RUU Cipta Kerja dengan dana pensiun sebagai sarana
pendanaan pensiun atau imbalan pasca kerja.
Bila RUU Cipta Kerja dibangun atas iktikad baik, maka perumusannya pun harus
mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan isu ketenagakerjaan.
#OmnibusLaw #RUUCiptaKerja #AsosiasiDPLK
Page 183 of 185.
