Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020

Title AKSI TOLAK OMNIBUS LAW, BURUH KALSEL: 18 JAM LEMBUR BUDAK
Media Name kumparan.com
Pub. Date 19 Februari 2020
https://kumparan.com/banjarhits/aksi-tolak-omnibus-law-buruh-kalsel-18 -jam-lembur-
Page/URL
budak-1sryMQW1QZD
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Puluhan massa yang tergabung dalam DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI) Kalimantan Selatan menggelar aksi demonstrasi penolakan
klaster ketenagakerjaan dalam draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Mereka
beraksi di depan Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin,
Rabu (19/2/2020).

Biro Hukum DPD KSPSI Kalsel, Sumarlan, menyatakan klaster ketenagakerjaan
dalam draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang dibahas DPR RI sangat tidak
manusiawi dan merugikan bagi pekerja.

Pihaknya menyoroti pasal Dalam Pasal 78 di BAB IV Nomor 1 poin b yang mengatur
terkait jam lembur. Dalam beleid itu, Sumarlan menyebut waktu kerja lembur dapat
dilakukan paling banyak 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu pekan.

"Jelas lembur 18 jam adalah perbudakan," ungkap Sumarlan saat menyampaikan
orasi di hadapan massa.

Pemangkasan besaran uang penghargaan untuk pekerja yang di-PHK juga menjadi
salah satu sorotan massa buruh. Sebab, sebenarnya merupakan hak yang
bersangkutan untuk mendapat apresiasi dari perusahaan. Seperti tidak adanya lagi
uang penghargaan untuk pekerja PHK yang masa kerjanya 24 tahun atau lebih,
yang harusnya mendapatkan 10 bulan upah.

Untuk itu, Sumarlan mendesak seluruh pihak untuk mendukung upaya penolakan
agar pembahasan dapat dihentikan dan klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari
draft Omnibus Law. Adapun Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK yang turun
menghadapi massa bersedia mendukung penolakan tersebut. Supian
menandatangani pernyataan sikap dan poin-poin tuntutan untuk disampaikan
sebagai rekomendasi ke DPR RI.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pusat, dan hari ini kami menyetujui untuk
menandatangani poin-poin itu," bebernya. Terlebih, lanjut Supian, penolakan ini
tidak hanya terjadi di Kalsel bahkan hampir di seluruh Indonesia. Dia pun berjanji
akan memperjuangkan aspirasi dari buruh dan membawa tuntutan langsung kepada
DPR RI bersama perwakilan dari DPD KSPSI.

Page 184 of 185.