Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 92
Kendati draf RUU Cilaka masih mengatur soal beberapa kompensasi yang harus
dibayar perusahaan kepada buruh yang terkena PHK, tapi jika dibanding UU
Ketenagakerjaan, maka jumlahnya lebih sedikit, bahkan ada yang dihapus sama
sekali. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
mengatakan pengubahan dan penghapusan pasal-pasal terkait PHK di atas akan
mengakibatkan buruh lebih gampang dipecat.
Pengusaha, misalnya, tak perlu bersitegang dengan serikat. Pemerintah juga tak
perlu lagi bersusah payah "mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan
kerja." RUU Cilaka juga mempermudah pengusaha mem-PHK pekerja karena ia
memperluas jenis-jenis PHK yang bisa dilakukan tanpa perundingan.
"Jika dalam UU 13/2003 jenis PHK yang bisa dilakukan tanpa izin hanya mencakup 4
jenis, dalam RUU Cipta Kerja terdiri dari 8 jenis. Celakanya, PHK tanpa izin bisa
dilakukan karena perusahaan melakukan efisiensi," kata Iqbal lewat rilis resmi yang
diterima reporter Tirto, Senin (17/2/2020) pagi.
Melegitimasi Praktik PHK
Syarif Arifin dari Lembaga Informasi Perburuhan Sedane mengatakan dalam
Omnibus Law RUU Cilka praktik PHK yang selama ini dilakukan secara ilegal oleh
para pengusaha akan mendapatkan legalitas bila RUU ini disahkan.
"RUU Cilaka ini melegitimasi praktik yang buruk. Sekarang praktik UU nomor 13
tahun 2003 sangat buruk kemudian dilegitimasi dengan RUU Cilaka ini. Kalau RUU
ini goal bisa mempercepat dan memperbanyak kejadian PHK," kata dia kepada
reporter Tirto, Selasa (18/2/2020).
Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 sebelumnya tidak melegitimasi PHK tanpa prosedur
yang baik. Nantinya di RUU Cilaka akan melegitimasi PHK secara sewenang-wenang
yang menurutnya sudah dilakukan sejak lima tahun terakhir.
"Dalam lima tahun terakhir banyak buruh di-PHK dengan alasan pengunduran diri
atau istilahnya pengunduran diri paksa, atau dalam istilah formalnya buruh diminta
mengundurkan diri," kata dia.
Kasus seperti itu, kata dia, banyak sekali di daerah Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi. Sementara kasus lainnya adalah orang di-PHK dengan cara
pemutusan kontrak kerja.
"Dengan RUU Cilaka maka akan semakin banyak mendorong PHK," kata dia.
Page 91 of 185.
