Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 91
Sementara di Jawa Barat, gelombang PHK massal terjadi pada industri tekstil dari
Januari 2018 hingga September 2019. Dalam jangka waktu tersebut tercatat ada
188 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jabar yang dinyatakan bangkrut
dan relokasi dari provinsi tersebut ke Provinsi Jawa Tengah.
"Akibat gulung tikarnya 188 pabrik garmen tersebut sebanyak 68 ribu lebih pegawai
terkena PHK," kata Tim Akselerasi Jabar Juara untuk Bidang Ketenakerjaan
Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Hemasari Dharmabuni, Jumat (4/10/2019) seperti
dikutip Antara.
Sedangkan di Batam menurut Dinas Tenaga Kerja setempat sepanjang semester I-
2019 ada sedikitnya 900 orang yang kehilangan pekerjaan akibat ditutupnya 27
perusahaan di Kota Batam, Kepulauan Riau.
"Total dari awal tahun sampai Juni 2019 ada 27 perusahaan tutup, sekitar 900
orang kehilangan pekerjaan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi
Sakyakirti pada Senin (26/92019).
Data itu, menurut dia, belum mencakup dampak rencana penutupan PT Foster
Elektronik Indonesia dan PT Unisem. Dua perusahaan dengan jumlah pekerja 1.000
orang lebih itu dikabarkan akan tutup tahun ini dan tahun depan.
"Foster belum termasuk, karena laporannya belum disampaikan ke kami," kata dia.
PHK Massal Makin Dimuluskan
PHK massal yang terjadi di sejumlah daerah dan perusahaan sebelum adanya RUU
Cipta Kerja, kemungkinan akan terus terjadi dan semakin dimudahkan dengan
adanya Omnibus Law tersebut. Pada RUU Cilaka ini, banyak hak-hak buruh yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dikurangi atau bahkan dihilangkan. Salah satu peraturan yang merugikan pekerja itu
adalah soal PHK.
Dalam Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan bahwa:
"Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan
segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja."
Pasal selanjutnya menyebutkan bahwa PHK hanya dapat dilakukan setelah itu
dirundingkan dengan serikat buruh, dan jika tak menemui kata sepakat juga, maka
itu diselesaikan lewat pengadilan hubungan industrial. Pasal-pasal diubah dalam draf
RUU Cilaka (PDF, hlm. 568). Pasal 151 ayat (1) diubah menjadi sekadar:
"Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh.
Peran serikat dinihilkan. Ini dibuktikan dengan pasal selanjutnya yang menyebut jika
tak menemui kata sepakat, maka kedua belah pihak dapat langsung menyelesaikan
masalah ini di PHI.
Page 90 of 185.
