Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 86
"Kita kejar dari sisi administrasi, seperti pemberian sanksi-sanksi dan dukungan
regulasi-regulasi," ungkapnya.
Menurutnya kini pihaknya menggodok Peraturan Gubernur Sumut untuk menjamin
kepesertaan BPJAMSOSTEK pekerja non PNS di kantor-kantor pemerintahan. Begitu
pula mewajibkan kepesertaan BPJAMSOSTEK pekerja konstruksi terutama pada
proyek APBD/APBN.
"Kami sudah menyusun (pergub) dan dalam tahap konsultasi dengan Kementerian
Dalam Negeri," ungkapnya.
Harianto juga mengungkapkan pihaknya sangat tegas menegakkan aturan BPJS.
Salah satunya adalah menerapkan sanksi administrasi kepada delapan perusahaan
penunggak iuran BPJAMSOSTEK.
"Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut sudah memberikan surat rekomendasi
kepada Wali Kota Medan untuk menghentikan layanan administrasi kepada delapan
perusahaan ini. Setelah dibacakan surat sanksi itu dari delapan, dua perusahaan
langsung bayar iuran," tuturnya.
Upaya lain adalah akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengakuisisi
kepesertaan UMKM atau sektor informal yang jumlahnya sangat banyak di Sumut.
Page 85 of 185.
