Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020

memakai perspektif investor dan pengusaha. Tetapi pemerintah ingin memastikan
pelindungan terhadap hak-hak kaum pekerja yang selama ini kerap diabaikan.

"Pemerintah ingin perlindungan bagi pekerja, seperti upah pekerja, jaminan sosial,
jaminan hari tua, dan lainnya yang menyangkut hak pekerja," jelasnya.

Menurut Wahyudi Wibowo, perlu diadakan sistem pengupahan yang sesuai dengan
kondisi di lapangan. Misalnya penggunaan upah per jam lebih sesuai untuk industri jasa
yang memang nature-nya fleksibel. Namun belum tentu akan sesuai jika diterapkan
dalam industri manufaktur.

Dalam RUU Cipta Kerja, perlu dielaborasi dengan kemampuan sumber daya manusia.

"Investor mungkin tidak akan keberatan dengan upah yang tinggi jika diimbangi dengan
produktivitas kerja yang tinggi. Namun untuk menaikkan produktivitas tidak bisa dilihat
dari satu sisi saja. Ada sisi pendidikan, misalnya, yang memiliki pengaruh besar
terhadap produktivitas angkatan kerja kita," pungkas Wahyudi.

Persoalan ketenagakerjaan sesungguhnya sangat kompleks. Tidak bisa disederhanakan
begitu saja. Tentang hal ini, Timboel Siregar berharap adanya komunikasi yang baik
antara para pengambil kebijakan dengan masyarakat.

"Berbagai kegaduhan yang selama ini timbul karena pemerintah tidak memberikan draf
RUU Cipta Kerja kepada masyarakat agar dapat kita telaah. Pada akhirnya kita hanya
bisa mendiskusikan isu-isu dalam RUU tersebut hanya lewat informasi dari media,"
imbuhnya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch ini mengatakan bahwa pemerintah juga harus
memperhatikan kondusifitas politik. Kemudian kepastian hukum, supaya investor tidak
ragu berinvestasi. Senada dengan Timboel Siregar, Umbu Rauta yang juga hadir
sebagai narasumber menyoroti keseriusan pemerintah dalam menyusun Omnibus Law.
Ia melihat ada ambiguitas terhadap spirit yang ingin dibawa oleh pemerintah dengan
konsep omnibus law.

"Jika spiritnya kodifikasi, pemerintah justru tidak berniat meniadakan undang-undang
lain yang sudah eksis, tetapi hanya menggantinya dengan norma-norma dalam RUU
Cipta Kerja. Jika spiritnya adalah penyederhanaan regulasi, maka pendekatan yang
digunakan dengan omnibus law justru membuat regulasi menjadi tidak sederhana.
Pemerintah (dan DPR) harus terbuka dalam proses perencanaan dan penyusunan RUU
Cipta Kerja," pungkas dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana ini.

Page 81 of 185.