Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 81
Title PEMERINTAH SERAHKAN DRAF OMNIBUS LAW KE DPR, GAMKI: UTAMAKAN KEPENTINGAN
RAKYAT BUKAN INVESTOR
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 19 Februari 2020
Page/URL https://www.beritasatu.com/nasional/600959/pemerintah-serahkan-draf-om nibus-law-
ke-dpr-gamki-utamakan-kepentingan-rakyat-bukan-investor
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP GAMKI, Paul Pasaribu melihat masih adanya
informasi yang simpang siur terkait beberapa pasal di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja
yang drafnya telah diserahkan pemerintah ke DPR.
"Berdasarkan informasi yang didapatkan, RUU Cipta Kerja menjadi salah satu prioritas
pemerintah untuk dapat meningkatkan investasi dan mengentaskan pengangguran.
Namun kami melihat masih adanya informasi yang simpang siur terkait hal itu. Untuk itu
pemerintah dan DPR harus menerima masukan masyarakat sebelum menetapkan RUU
ini menjadi UU," ujar Paul di Jakarta pada hari Selasa (18/2).
Menurut Paul, ada beberapa pasal yang kontroversi, antara lain terkait upah tenaga
kerja, keberadaan outsourcing dan karyawan kontrak, jaminan sosial dan pensiun,
tenaga kerja asing, dan UU yang dapat dicabut lewat Peraturan Pemerintah (PP).
Beberapa pasal ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Maka kami harapkan
DPR dapat menampung aspirasi masyarakat. Apapun dasar alasan pemerintah dalam
menyusun RUU ini, seharusnya tidak merugikan kepentingan dan kebutuhan rakyat.
"Dalam Rakernas GAMKI beberapa waktu lalu di Surabaya, kami membahas tentang
Omnibus Law. Kami mendukung pemerintah dan DPR menetapkan UU Omnibus Law
jika itu bertujuan untuk pembangunan dan kepentingan jangka panjang Indonesia.
Namun kepentingan rakyat harus tetap diutamakan dan diprioritaskan, jangan hanya
mengakomodir kepentingan investor dan pemodal saja. GAMKI mengharapkan Omnibus
Law ini pro terhadap UMKM dan angkatan kerja," pungkas Paul.
Beberapa waktu lalu, dalam Rapat Kerja Nasional GAMKI yang dilaksanakan di
Surabaya, Omnibus Law klaster dibahas dengan tema "Omnibus Law Klaster
Ketenagakerjaan: Tarik Ulur Kepentingan Investasi dan Perlindungan Pekerja/Buruh".
Narasumber dalam topik ini antara lain Adriana (Setditjen PHI Kementerian
Ketenagakerjaan), Wahyudi Wibowo (dosen FEB Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya), Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch), dan Umbu Rauta (osen
Hukum Tata Negara Universitas Kristen Satya Wacana).
Adriana dari Kementerian Tenaga Kerja menekankan bahwa pemerintah harus
mengimbangi antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja. Salah satu faktor yang
memiliki daya ungkit besar untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja adalah
investasi. Investasi perlu ditingkatkan, tetapi harus dengan regulasi yang memadai.
Terkait omnibus law, dia mengatakan pembahasan tersebut bukan hanya sekedar
Page 80 of 185.
