Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2020
P. 117

Title          AKSI GEJAYAN MEMANGGIL, MAHASISWA TOLAK OMNIBUS LAW DAN RUU BERMASALAH
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      09 Maret 2020
                              https://video.tribunnews.com/view/130036/aksi-gejayan-memanggil-mahasi swa-tolak-
               Page/URL
                              omnibus-law-dan-ruu-bermasalah
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative









               TRIBUN-COM -  Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi rakyat bergerak
               padati pertigaan Jalan Colombo dalam aksi Gejayan Memanggil, Senin (9/3/2020).
               Dalam aksinya, ada beberapa tuntutan yang diserukan oleh mahasiswa yakni
               gagalkan  Omnibus Law  (RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara
               dan RUU Kefarmasian).Dukung pengesahan RUU P-KS dan Tolak RUU Ketahanan
               Keluarga.

                Kontra Tirano, Humas dari Aliansi Rakyat Bergerak mengungkapkan bahwa mereka
               menemukan beberapa poin penting yang disuarakan dalam aksi siang itu, yakni
               persoalan pengelolaan tanah di Indonesia yang dinilai akan dimonopoli oleh bank
               tanah.

                "Kami melihat ini ada hubungannya dengan bagaimana rakyat tidak bisa menolak
               atas perampasan lahan yang mereka alami. Sehingga masyarakat akan didorong
               untuk terus menjual tenaganya dan tidak bisa hidup dari lahannya sendiri. Ini akan
               menyebabkan ketidakpastian dan kerentanan ekonomi semakin luas di kalangan
               masyarakat Indonesia," ujarnya.

                Melalui aksi ini, mereka menyatakan menggugat dan menggagalkan RUU Omnibus
               law dan juga ruu-ruu yang bermasalah di Prolegnas 2020. Menurutnya RUU tersebut
               menentang uu yang lebih tinggi yaitu UUD 1945 yakni pasal 27 ayat 2 yang
               mengatakan setiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang
               layak.

                "Omnibuslaw melanggar ini semua bahwa penghidupan dan pekerjaan yang layak
               menjadi tidak mungkin karena tanah dirampas, upah minimum rendah, jam kerja
               lebih tinggi dan semua pekerja tidak akan jadi pekerja tetap tapi pekerja kontrak,"
               tegasnya.


                Atas dasar itu, mereka memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan
               seluruh lembaga negara yang mendukung pengesahan Omnibus Law.


                Mendukung penuh mogok nasional dan menyerukan kepada seluruh element rakyat
               untuk terlibat aktif dalam mogok nasional tersebut.

                Selain itu juga untuk melawan tindakan represif aparat dan ormas reaksioner dan
               terakhir, rebut kedaulatan rakyat, bangun demokrasi sejati.




                                                      Page 116 of 145.
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122