Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2020
P. 34
Di sisi lain, ia meminta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar mampu
memberi sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan penilaian dan kebutuhan
industri. Selain itu, turut memberikan sertifikat yang berstandar nasional dan
internasional demi menunjang peningkatan mutu dan daya saing tenaga kerja
Indonesia.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan siap mendukung program peningkatan
mutu sumber daya manusia di bidang sistem pembayaran, baik yang dilakukan oleh
perusahaan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) maupun
bank. Namun, ia turut meminta agar seluruh pelaku turut ambil peran.
Misalnya, bank yang berskala cukup besar dan memiliki sekolah serta Lembaga
Penelitian dan Pengembangan (LPP) sendiri agar mau membantu bank yang belum
memilikinya.
"Yang besar bisa bayar sendiri (sertifikasi standardisasi), tapi yang kecil
bagaimana? Maka harus dibantu. Kami pun mau memberikan subsidi, karena ini
saya bicara untuk masa depan," jelasnya.
Perkuat Kerja Sama Di sisi lain, BI, Kemenaker, dan BNSP kembali memperkuat
kerja sama di bidang SKKNI SPPUR. Kerja sama ditandai dengan penandatangan
Nota Kesepahaman yang diwakili oleh masing-masing petinggi ketiga lembaga.
Penguatan dilakukan pada pengembangan standardisasi kompetensi, percepatan
pembentukan kelembagaan pelatihan kerja, dan sertifikasi profesi. Lalu,
pengembangan perangkat pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi, antara lain
tenaga pelatih dan asesor, serta skema sertifikasi.
Kemudian, pengakuan kesetaraan sertifikasi dengan sertifikasi profesi sejenis yang
ditebitkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Rencananya, masih ada 280
ribu pegawai dari berbagai tingkatan yang akan disertifikasi ke depan.
"Penerapan standardisasi kompetensi di bidang SPPUR akan diterapkan secara
bertahap mulai 1 Juli 2020," ujar Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
(DKSP) Bank Indonesia Filianingsih Hendarta.
(uli/bir).
Page 33 of 145.
