Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2020
P. 36

Ia tak menghiraukan pertanyaan wartawan dan langsung masuk ke dalam lift
               bersama sejumlah jajarannya.


                Humas Aliansi Rakyat Bergerak, Kontra Tirano menyebut aksi massa diikuti seluruh
               aliansi mahasiswa di Yogyakarta, komunitas masyarakat, dan serikat buruh. Estimasi
               jumlah massa, katanya, mencapai ribuan orang yang akan memenuhi sepanjang
               Jalan Affandi.


                "Agenda utama kami adalah menggagalkan RUU Cilaka dan Omnibus Law," kata dia
               kepada Tirto, Senin (9/3/2020).


                 Demonstrasi massa ini berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB. Konsentrasi massa
               akan terbagi ke dalam tiga titik yakni Bundaran UGM, lapangan UNY, dan parkir UIN
               Sunan Kalijaga. Massa berjalan dari tiga titik kumpul dan bertemu di persimpangan
               Jalan Afandi dengan Jalan Colombo. Di situ mereka berorasi terkait penolakannya
               pada Omnibus Law.

                Omnibus Law terdiri dari empat RUU (Cipta Kerja, Kefarmasian, Pajak, Ibu Kota
               Negara) yang menjadi prioritas Program Legislasi Nasional 2020. Saat ini, RUU telah
               ada pada DPR RI dan akan dibahas usai reses.

                Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ada 11 klaster, yaitu Penyederhanaan
               Perizinan; Persyaratan Investasi; Ketenagakerjaan; Kemudahan; Pemberdayaan,
               dan Perlindungan UMK-M; Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi;
               Administrasi Pemerintahan; Pengenaan Sanksi; Pengadaan Lahan; Investasi dan
               Proyek Pemerintah; dan Kawasan Ekonomi.


                Menurut dia, tujuan Omnibus Law salah satunya adalah memotong prosedur yang
               menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kepentingan yang dibela
               oleh Omnibus Law bukan rakyat kecil.


                "Pemerintah jelas sedang membahayakan rakyat dengan kebijakan macam RUU
               Omnibus Law Cipta Kerja dan kita tidak bisa diam saja. Kita sebagai mengajukan
               mosi tidak percaya kepada pemerintah. Dalam proses demokrasi, ini adalah hak kita
               untuk menolak dan berkata tidak," lanjutnya.

                .


               (tirto.id - Sosial Budaya ) Reporter: Riyan Setiawan Penulis: Riyan Setiawan Editor:
               Maya Saputri


















                                                       Page 35 of 145.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41