Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2020
P. 77
Dalam aksi kali ini, bersama ARB, BEM KM UGM turut menyuarakan penolakan
terhadam Omnibus Law RUU Cipta Kerja (CK atau Economic Growth).
Pasalnya, BEM KM UGM mengungkapkan, kebijakan tersebut seharusnya bisa
menyejahterakan rakyat, melindungi para pekerja, dan menjamin keberlanjutan
lingkungan, tetapi berdasarkan draf yang telah diterbitkan, RUU Cipta Kerja, justru
bermuara pada ekonomi yang ramah investasi dan justru mengesampingkan rakyat.
Disampaikan BEM KM UGM dalam rilis yang diterima SuaraJogja.id, bahwa Omnibus
Law RUU CK melanggar amanah UUD 1945, cacat dari segi formal dan materiel
pembentukan perundang-undangan, dan tidak realistis.
Selain itu, Naskah Akademik RUU CK tidak melandasi pembentukan RUU CK, karena
praktik perumusan RUU CK bertentangan dari prinsip good governance, asas
keadilan, asas keberpihakan, dan asas kebermanfaatan.
Page 76 of 145.
