Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2020
P. 80
"Artinya kami tidak percaya lagi kepada legislatif dan pemerintahan," tegasnya.
ARB mendesak pemerintah untuk tidak mengesahkan Omnibus Law Cilaka meski
dengan dalil untuk membuka kran investasi ke Indonesia.
RUU Omnibus Law dianggap menyalahi UU No.12/2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-undangan, seharusnya rakyat berhak mengetahui apa isi
Ominbus Law. Namun pemerintah dan DPR menutupi proses pembahasan regulasi
itu.
"Ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dalam mengelola negara," katanya
Selain itu, ARB juga menuntut RUU Perpajakan, RUU ibu kota negara, serta RUU
Ketahanan keluarga dihapuskan. Menurutnya, RUU yang seharusnya segera
disahkan adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
"RUU PKS lah yang mendesak segera untuk disahkan," katanya..
Page 79 of 145.
