Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2020

MENAKER : PEMERINTAH FOKUS PADA BURUH YANG BELUM BEKERJA ATAU ALAMI
PHK
Tenaga kerja yang belum bekerja, pekerja/buruh yang saat ini sedang bekerja, serta
pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja ( PHK ), saat ini tengah berada
dalam fokus pemerintah. Hal ini dilakukan dalam upaya penerapan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah besar bangsa Indonesia untuk memperbaiki
ekosistem investasi dan ketenagakerjaan guna mencapai tujuan negara Indonesia yang
produktif, berdaya saing, adaptif dan inovatif serta dapat keluar dari jebakan negara yang
berpenghasilan menengah," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam
dalam acara Tri Hita Karana Forum Dialogue "Indonesia Omnibus Law For A Better Business
Better World", Jakarta, Senin (30/11/2020).

Acara ini dihadiri oleh Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce/ICC),
The United Nation of Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN), United in Diversity
Foundation (UID Foundation), Kamar Dagang Indonesia (KADIN), dan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo).

Ida mengatakan, langkah penciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan kerja
yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja yang belum bekerja dilakukan dengan cara menarik
investasi, baik melalui investasi dalam negeri maupun luar negeri.

"Kami menyadari, semakin banyak investasi yang ditanamkan, maka semakin banyak pula
peluang kerja yang terbuka. Oleh sebab itu diharapkan, investasi yang masuk adalah investasi
yang mampu menyerap banyak tenaga kerja yang belum bekerja," katanya.

Menurutnya penting untuk memecahkan persoalan pengangguran di Indonesia, yang mana saat
ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, pengangguran mencapai
9,7 juta orang. Itupun masih ditambah 2 - 2,5 juta angkatan kerja baru per tahun.

Terkait pekerja/buruh yang saat ini sedang bekerja, Ida mengatakan, perubahan bentuk-bentuk
pekerjaan yang baru dan perkembangan tuntutan dunia kerja yang lebih fleksibel, perlu
diimbangi dengan adanya perlindungan yang lebih baik bagi pekerja/buruh.
"Misalnya soal perubahan ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, dimaksudkan
untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak melalui penegasan bahwa pekerja
kontrak hanya dapat dipekerjakan pada pekerjaan yang sifatnya sementara atau tidak tetap.
Jangka waktu penggunaan pekerja kontrak ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, "
tambah Ida.

Upaya perlindungan pun dilakukan untuk mengatur ketentuan alih daya (outsourcing),
perlindungan sistem pengupahan bagi pekerja serta perubahan ketentuan dalam waktu kerja
dan waktu istirahat serta waktu kerja lembur yang dimaksudkan selain untuk meningkatkan
produktivitas, juga agar pekerja/buruh yang bekerja kurang atau lebih dari waktu kerja standar,
dapat terlindungi.

Pemerintah juga memberikan perhartian khusus bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK.
Perubahan ketentuan mengenai mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja
tetap, di satu sisi untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh agar tidak terjadi
pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang oleh pengusaha.

139