Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2020

Dalam argumentasi konstitusionalnya, ASPATAKI berpandangan bahwa ketiga pasal tersebut
telah menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional ASPATAKI sebagai badan hukum privat
yang menaungi organisasi perusahaan penempatan para Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri
yang anggotanya berjumlah 142 perusahaan.

Menurut ASPATAKI, ada dua isu konstitusional yang menyebabkan mereka mengajukan
permohonan judicial review ke MK, yakni, pertama, isu tentang kewajiban pembayaran modal
disetor perusahaan sebesar Rp5 miliar dan setoran deposito sebesar Rp1,5 miliar yang menurut
ASPATAKI sangat memberatkan, kedua, sanksi pidana yang diberlakukan kepada perusahaan
(P3MI) apabila ada PMI yang bekerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVII/2019

Untuk menjawab isu konstitusional terkait norma pasal tersebut, MK membagi pertimbangan
hukumnya menjadi dua bagian, pertama, dalam paragraf awal [3.14] MK mencoba memberikan
gambaran secara utuh tentang bagaimana pentingnya negara hadir dalam upaya memberikan
perlindungan secara yang maksimal terhadap para TKI/PMI yang bekerja di luar negeri.

Selain itu, MK juga menegaskan bahwa UU 39/2004 yang sudah sering diajukan pengujian ke
MK juga secara kasat mata memang tidak maksimal mengakomodir perlindungan terhadap para
TKI/PMI sehingga dengan adanya UU baru yakni UU 18/2017 yang juga telah memasukan
Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota
Keluarganya yang kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers
And Members of Their Families diharapkan dapat memberikan warna baru dalam upaya
memberikan perlindungan TKI/PMI secara maksimal.

Kedua, dalam pertimbangan hukumnya, MK juga menjawab seluruh dalil yang dikemukakan oleh
ASPATAKI sebagai berikut:

Isu Konstitusional Terkait Setoran dan Deposito

Menurut MK, regulasi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan menaikkan modal
yang disetor dan deposito setoran ke bank pemerintah merupakan bagian dari upaya
memberikan jaminan kualifikasi dan krediblitas perusahaan sebagai pelaksana penempatan
Pekerja Migran Indonesia. Dengan melihat fakta hukum terjadinya berbagai kasus yang dialami
oleh para TKI/PMI yang selalu diawali dengan adanya kelalaian perusahaan dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya baik pada saat dimulainya proses rekrutmen TKI/PMI hingga
sampai pekerja migran selesai bekerja, maka kenaikan modal yang disetor dan setoran tersebut
adalah sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan seiring berubahnya nilai mata uang
dan juga yang lebih utama adalah sebagai upaya untuk meningkatkan marwah TKI/PMI yang
dalam hal ini juga diwakili oleh perusahaan sebagai partner dari Pemerintah dalam pelaksanaan
penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut MK, perusahaan yang mendapatkan SIP3MI haruslah peruashaan yang bukan hanya
profesional dan bonafide tetapi juga memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjaga
dan menjamin hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, menurut MK, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 dimaksudkan agar
perusahaan sebagai pelaksana penempatan TKI/PMI dapat secara sungguh-sungguh membuat
perencanaan secara profesional yang didasarkan kepada kemampuan perusahaan dan fakta-
fakta yang diperkirakan secara cermat dan rasional yang berpengaruh terhadap realisasi dari
rencana yang telah ditetapkan. Menurut MK dengan adanya syarat tersebut bertujuan sebagai
upaya untuk mencegah pendirian perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak

135