Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2020

Judul Kewajiban Negara Melindungi Pekerja Migran Indonesia Oleh: Hani
Adhani*)
Nama Media hukumonline.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fc5c313249e6/kewajiban-
negara-melindungi-pekerja-migran-indonesia-oleh--hani-adhani
Jurnalis RED
Tanggal 2020-12-01 11:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Banyaknya kasus hukum yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar
negeri menjadi semacam stimulus bagi pembentuk undang-undang untuk memperketat proses
dan mekanisme penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Update kasus
terakhir yang menimpa TKI/PMI kita terjadi di Arab Saudi yakni seorang PMI perempuan yang
kemungkinan dibunuh dan kemudian dimasukan ke dalam koper dan dibuang.

KEWAJIBAN NEGARA MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH: HANI
ADHANI*)

Banyaknya kasus hukum yang menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar
negeri menjadi semacam stimulus bagi pembentuk undang-undang untuk memperketat proses
dan mekanisme penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.

Update kasus terakhir yang menimpa TKI/PMI kita terjadi di Arab Saudi yakni seorang PMI
perempuan yang kemungkinan dibunuh dan kemudian dimasukan ke dalam koper dan dibuang.

Tentunya kasus tersebut sangat menyedihkan dan bukan hanya mencoreng harkat dan martabat
para Pekerja Migran Indonesia kita akan tetapi lebih jauh lagi telah mencoreng harkat dan
martabat Bangsa indonesia. Kejadian buruk yang dialami oleh para TKI ini terus berulang
khususnya di negara-negara yang menjadi prioritas pengiriman TKI ke luar negeri.

Regulasi Baru perlindungan TKI/PMI
Dengan melihat fakta banyaknya kasus hukum yang dialami oleh para TKI/PMI di luar negeri,
maka dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU 39/2004) yang diundangkan pada
tanggal 18 Oktober 2004, tidak cukup maksimal melindungi para TKI atau PMI yang bekerja di
luar negeri. Hingga akhirnya pembentuk undang-undang yakni DPR dengan persetujuan
Presiden membentuk undang-undang baru sebagai upaya untuk merubah paradigma

133