Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2020
P. 138
Semoga putusan MK tersebut dapat menjadi patokan bagi seluruh stakeholder yakni pemerintah
pusat, pemerintah daerah, P3MI, mitra usaha, pemberi kerja, pejabat terkait, sehingga memiliki
persepsi atau pandangan yang sama dalam hal memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi
TKI/PMI dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan,
kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta segala perlakuan
lain yang melanggar hak asasi manusia.
*)Hani Adhani, PhD Candidate, Faculty of Law, IIUM Malaysia. Alumni, FH UMY, FH UI dan The
Hague University.
137
