Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 111
(28/10/2019) malam. Padahal, para korban direncanakan akan dikirim ke jaringan
timur tengah, arab saudi dan uni emirate arab (UEA) pada hari ini.
Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadir Tipidum) Bareskrim Mabes Polri,
Kombes Pol Agus Nugroho mengatakan, operasi penggagalan TPPO dilakukan
didaerah Ciracas Jakarta Timur. Di situ belakangan diendus menjadi tempat
penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat untuk kemudian kami
melakukan penyelidikan dan pendalaman," kata Agus dalam jumpa pers di Gedung
Bareskrim, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Dari informasi masyarakat, penampungan yang letaknya di Perumahan Cibubur
Indah itu pertama kali dicurigai lantaran kerap adanya aktivitas keluar-masuk
perempuan asing. Benar saja, rumah yang diketahui milik PT HKN itu menampung
sejumlah PMI.
"Hasil penyidikan di rumah tersebut benar adanya 48 perempuan," ungkapnya.
Dari hasil investigasi, PMI tersebut berasal dari sejumlah wilayah Indonesia. Disebut
Agus, PMI yang berasal dari Jawa Barat sebanyak 34 orang, Lampung 5 orang,
Samarinda 1 orang, NTB 2 orang dan NTT 6 orang. Namun demikian, Agus
memastikan telah mengamankan enam pengurus yang juga menjadi tersangka atas
dugaan TPPO. Mereka berasal dari PT HKN tersebut.
"Mereka akan diberangkatkan ke Abu Dhabi dan Arab Saudi untuk dipekerjakan
sebagai pembantu rumah tangga melalui sebuah perusahaan PT HKN yang
pengurusnya sudah kita amankan," ungkapnya.
Adapun pengurus yang diamankan oleh pihak kepolisian, antara lain AR, yang
bertugas sebagai Direktur Utama PT HKN, AC, yang berperan sebagai keuangan,
AW, berperan sebagai sponsor dalam, AMR, sebagai pembantu pembuatan paspor.
Selanjutnya, TK sebagai penyedian tiket keberangkatan PMI dan tersangka MM
berperan penjaga asrama. Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti
paspor, visa dan print out e-tiket.
"Alhamdulillah tadi malam kami berhasil menggagalkannya, sehingga 48 calon PMI
yang merupakan korban bisa kita selamatkan," tutupnya.
Atas kejadian itu, seluruh tersangka akan dijerat pasal 4 JO 10 UU Nomor 21 tahun
2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTTPO) dengan
maksimal 15 tahun penjara minimal 3 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp
120 juta dan paling banyak Rp 600 juta.
Selanjutnya, pelaku bisa dijerat pasal 86 UU nomor 18 tahun 2017 tentang
perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling
lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar.
Page 110 of 141.
