Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 MEI 2021

2. Pencairan BLT subsidi gaji terlalu lama, ada apa?

Menurut pengamat IT Heru Sutadi, lambatnya pencairan BLT subsidi gaji karena terkendala data
data penerima. Masalah krusial ini membuat Pemerintah belum berani pasang target pencairan.

"Data yang valid menurutnya menjadi kendala besar di negeri ini. Selain data berbeda antar
lembaga, kualitas data juga tidak valid. Karena data lama yang tidak diupdate atau bukan dari
sumber langsung," ujar Heru saat dihubungi Okezone di Jakarta.

3. Program Satu Data disinyalir bisa jadi solusi perbaikan pendataan
Menurut Heru, ini menjadi alasan pemerintah perlu segera merealisasikan program satu data.
"Kondisi sekarang ini membuat, kebijakan satu data perlu segera direalisasikan," ujarnya.

Presiden Joko Widodo melalui Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,
menginginkan agar pemerintah bisa melakukan melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan
pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah
diakses, dan dibagipakaikan. Dengan harapan tidak akan terjadi perdebatan mengenai
perbedaan data antar instansi pemerintah.

4. Data pekerja terdampak Covid-19 tidak terekam dengan baik

Pengamat ekonomi dari Indef Nailul Huda mengatakan, salah satu kelemahan Pemerintah
memang dalam penyediaan data dasar masyarakat terdampak covid-19. Terbukti data
masyarakat tidak terekam dengan baik. Salah satu contohnya adalah perbedaan data Kemenaker
dengan BPS yang perbedaan datanya cukup jauh soal data tenaga kerja yang terdampak covid-
19.

"Dampaknya krusial karena penerima BLT gaji ini sebenarnya diperuntukkan kepada masyarakat
dengan gaji atau upah di bawah Rp5 juta per bulan. Kalau tidak salah pendaftarannya pun dari
kantor setelah itu diverifikasi oleh tim Kemnaker," ujar Huda saat dihubungi Okezone di Jakarta
(10/5/2021).

5. Dampaknya, data BLT subsidi gaji tidak jelas kevalidannya

Lebih lanjut dia mempertanyakan siapa yang akan menjamin data-data Pemerintah selama ini
valid? Lantas bagaimana nasib pekerja di sektor informal UMKM.
"Maka tidak ayal lagi data BLT gaji menjadi amburadul dan tidak jelas kevalidannya. Kalau valid,
kenapa harus molor sampai setahun begini," tegas Pengamat Ekonomi Indef Nailul Huda.

6. Keputusan Pencairan BLT Gaji Tunggu Sri Mulyani

Dia menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan dana sisa BLT subsidi gaji tahun 2020 ke
Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nantinya, setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Keuangan Sri Mulyani akan segera dicairkan kepada para pekerja yang belum menerima BLT gaji
pada tahun lalu.

"Terkait dengan sisa BSU/BLT yang belum tersalurkan, Kemnaker berupaya untuk mengusulkan
kepada Kemenkeu agar dapat disalurkan kembali di tahun ini. Tentu hal ini harus mendapat
persetujuan Kemenkeu dan sesuai dengan regulasi keuangan Negara," ujarnya.

7. Kemnaker Ajukan ke BPJS Ketenagakerjaan

Dia menyebut, setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu, pihaknya akan berkoordinasi
dengan BPJS Ketenagakerjaan.

17